JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, memberikan dukungan terhadap usulan dari Kementerian Agama terkait penyiaran azan selama misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Jakarta. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa stasiun televisi sebaiknya tidak menyiarkan azan secara audio saat ibadah tersebut berlangsung. “Sebagai bentuk penghormatan, saya mendukung anjuran Kementerian Agama yang meminta stasiun televisi untuk tidak menyiarkan azan dalam bentuk suara seperti biasanya,” ungkap Ulil saat dihubungi di Jakarta. Kementerian Agama sebelumnya telah mengeluarkan imbauan kepada stasiun televisi agar menyiarkan azan Magrib dalam format *running text* ketika acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus berlangsung. Dalam surat resmi tersebut, Kemenag juga meminta seluruh televisi nasional untuk menyiarkan secara langsung dan tanpa terputus ibadah misa akbar tersebut. Penting untuk dicatat bahwa azan Maghrib yang kemungkinan akan dikumandangkan di tengah ibadah misa akbar tetap harus disiarkan, namun dengan cara yang berbeda. Kemenag menekankan agar hal ini dilakukan melalui *running text* yang ditampilkan di layar televisi. Ulil Abshar menanggapi surat tersebut dengan menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Katolik yang sedang menjalankan ibadah. “Ini dilakukan untuk menghormati umat Katolik yang sedang beribadah dari pukul 17.00 hingga 19.00,” tambahnya. Lebih lanjut, Ulil juga menyatakan dukungan untuk penyiaran langsung misa Katolik di Gelora Bung Karno, Jakarta, melalui berbagai stasiun televisi. Hal ini ia lihat sebagai bentuk dukungan terhadap umat Katolik yang menyambut kunjungan pemimpin tertinggi mereka, Sri Paus. “Saya menghargai kebijakan Kementerian Agama, khususnya dari Bimas Islam dan Bimas Katolik,” ungkap Ulil. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini mencerminkan bentuk penghormatan negara terhadap umat Katolik. Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang menyatakan bahwa Kementerian Agama bukan hanya milik umat Islam, melainkan juga untuk semua agama. “Kementerian Agama adalah untuk seluruh agama, dan saya mendukung kebijakan ini yang menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap umat Katolik,” ujarnya. ANTARA