JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengimbau semua instansi di bawahnya untuk menjalin kemitraan yang erat dengan media massa dalam upaya memerangi penyebaran berita hoaks terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas serta fungsi masing-masing instansi, dengan fokus pada penciptaan proses Pilkada yang informatif dan transparan. Pidato ini disampaikannya saat membuka diskusi dengan para pemimpin media di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dia menjelaskan bahwa media massa memegang peranan kunci dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Media harus menyajikan berita yang seimbang dan berbasis fakta untuk mengcounter informasi yang keliru. Dengan demikian, media massa turut berperan dalam menangkal derasnya informasi hoaks yang beredar di media sosial selama masa Pilkada. Hadi juga memperingatkan tentang bahaya penyebaran isu hoaks yang dapat memicu konflik di kalangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa konflik yang timbul bisa bereskalasi menjadi situasi yang tidak aman dan condong membahayakan ketenteraman umum. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah dan media dapat bekerja sama untuk mengurangi potensi konflik melalui penyebaran berita yang akurat dan berimbang. Hadi menambahkan, seluruh elemen masyarakat Indonesia mengharapkan bahwa insan pers terus berkontribusi sebagai pilar bagi demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Tenaga Ahli Utama Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menyoroti bahwa kontestasi pemilu cenderung memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik. Lebih lanjut, Suhajar menyatakan bahwa kelompok-kelompok ini bisa dengan mudah terprovokasi untuk terlibat dalam keributan, terutama jika mereka terpengaruh oleh informasi yang keliru tentang Pilkada. Dia berharap agar rekan-rekan di media massa dapat mengelola potensi konflik ini agar tidak berkembang menjadi kekerasan fisik. ANTARA