JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo mengungkapkan bahwa pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 6 merupakan bagian akhir dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap keseluruhan program prioritas nasional. PN 6 berfokus pada upaya pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Slamet menyatakan, "Kami berharap pemeriksaan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara yang telah diamanatkan oleh konstitusi," ucapnya dalam acara *kick off meeting* dan *workshop* pemeriksaan tematik nasional yang berkaitan dengan PN 6, yang dilaksanakan di Jakarta. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, dia menekankan pentingnya pendekatan *integrated risk based audit*, yang berfokus pada tiga aspek strategis, yakni kebijakan dan tata kelola, serta aspek operasional. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai secara menyeluruh dan terintegrasi terkait pengelolaan prioritas nasional. Slamet juga menjelaskan bahwa dalam kerangka *integrated risk based audit*, penting bagi tim pemeriksa untuk melakukan penilaian risiko atau *risk assessment*. Hal ini mencakup penilaian terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi dampak risiko global serta penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Ia mengharapkan tim pemeriksa dapat menilai risiko dengan cermat, memperhatikan area-area kritis yang dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran baik di tingkat program maupun kegiatan prioritas. "Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil dari pemeriksaan akan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," jelas Slamet. Pemeriksaan yang direncanakan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemeriksaan BPK, yang sejalan dengan tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan telah dijabarkan dalam tujuh prioritas nasional. Pelaksanaan PN ini dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). "Oleh karena itu, penting bagi pemeriksaan prioritas nasional dilakukan secara sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh satuan kerja di BPK, termasuk satuan kerja BPK Perwakilan," tutupnya. ANTARA