PALEMBANG –
**Borneonews - Palembang**, PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Palembang yang terletak di Sumatera Selatan, telah menyiapkan sebanyak 350 *e-Materai* setiap hari untuk mendukung proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024. Executive General Manager dari Kantor Pos Cabang Utama Palembang, Andy Johan, menyatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk memperoleh *e-Materai* tersebut sangat tinggi. "Hari ini, angka permintaan untuk *e-Materai* di Pos Palembang sangat meningkat, sehingga kami memutuskan untuk menyediakan 350 nomor antrean bagi warga yang ingin mendapatkan *e-Materai*," jelasnya saat memberikan keterangan di Palembang. Namun, Andy mengungkapkan bahwa saat ini layanan penjualan *e-Materai* mengalami kendala akibat gangguan pada server Peruri, yang merupakan penyedia layanan tersebut. Pos Palembang hingga saat ini masih menunggu perbaikan dan normalisasi pada server agar dapat melayani masyarakat secara optimal. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Pospay setelah layanan Peruri kembali berfungsi dengan baik. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, warga tidak perlu datang langsung ke Kantor Pos untuk melakukan pembelian *e-Materai*. Meski permintaan tinggi, Andy menjelaskan bahwa pelayanan lainnya di Pos Palembang, seperti pengiriman dan pembayaran, tetap berjalan normal tanpa ada kendala. Ratusan warga yang mayoritas berasal dari generasi Z tampak rela mengantre sejak pukul 07.00 WIB untuk mendapatkan *e-Materai*. Seorang warga bernama Santi menyatakan, "Kami melihat layanan online banyak yang kosong, jadi kami memutuskan untuk datang langsung ke Pos. Kami sudah antre dari pukul 07.00 WIB, tetapi hingga sekarang masih belum mendapatkan *e-Materai*." Warga lainnya, Nanda, berharap pemerintah dapat menemukan solusi atas kendala dalam proses pembelian *e-Materai* tersebut, sehingga dapat memudahkan partisipasi dalam tes CPNS. Dia mengungkapkan, "Sebaiknya kami bisa menggunakan materai fisik untuk menghindari gangguan server seperti ini. Jika semuanya online, akan ada masalah ketika jumlah pengguna terlalu banyak yang mengakses." Permasalahan ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan infrastruktur teknologi demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. ANTARA