JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan platform INA Digital sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*). Penekanan ini berakar dari kebutuhan mendesak untuk mengurangi praktik korupsi melalui penggunaan teknologi digital yang lebih transparan. Budi mengungkapkan, "Digitalisasi ini memiliki potensi untuk meminimalkan tindakan korupsi karena dapat meningkatkan transparansi." Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah press release yang diterima publik baru-baru ini. Visi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo mengedepankan transformasi layanan publik dengan fokus pada kecepatan, keterbukaan, dan efisiensi. Kehadiran INA Digital sebagai satu-satunya platform teknologi pemerintahan Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, percepatan pengembangan INA Digital menjadi prioritas untuk mengoptimalkan fungsi platform sejalan dengan akselerasi transformasi digital yang terjadi di tingkat nasional. Lebih lanjut, Menkominfo menambahkan, "Kami sedang mempercepat proses pengembangan INA Digital." Ia menyoroti bahwa salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat pembangunan ini adalah melalui harmonisasi antara kementerian serta lembaga terkait. Proses harmonisasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan publik yang terbaik dari setiap kementerian dan lembaga setelah seluruh layanan digabungkan dalam platform INA Digital. "Rapat harmonisasi untuk berkolaborasi antar kementerian dan lembaga sedang berlangsung," ungkap Budi. Pengembangan INA Digital juga konsisten dengan komitmen Kementerian Kominfo yang telah dinyatakan sebelumnya. Pada Jumat, 16 Agustus, Budi menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia melalui platform ini. Dengan peluncuran INA Digital, diharapkan masyarakat akan lebih mudah dan nyaman dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Beberapa layanan yang direncanakan untuk segera terintegrasi mencakup administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. "Berkat INA Digital, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial," tambahnya. Agar INA Digital dapat berfungsi dengan optimal dan menghubungkan berbagai layanan publik secara efisien, Budi berpendapat kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak akan sangat diperlukan. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mendukung operasionalisasi INA Digital dengan menyiapkan Pusat Data Nasional (*PDN*). Saat ini, Kementerian Kominfo sedang mempercepat pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, dua PDN tambahan juga direncanakan akan dibangun di Batam dan Ibu Kota Nusantara (*IKN*) sebagai dukungan bagi integrasi layanan publik digital yang lebih baik. "Kami berkomitmen untuk mendukung instruksi Presiden Jokowi terkait percepatan transformasi digital dan mengintegrasikan seluruh pelayanan digital pemerintah untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas," tutup Budi. ANTARA