JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berupaya mempercepat penyerapan anggaran untuk tahun ini. Strategi ini terutama dilakukan dengan mengawal kegiatan prioritas yang memiliki dana alokasi yang cukup signifikan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, mengemukakan di hadapan Komisi VI DPR RI bahwa langkah percepatan ini sangat penting. "Karena itu, kami berkomitmen untuk mengawasi program-program kegiatan prioritas, terutama yang mendapatkan alokasi anggaran yang besar," tegasnya dalam Rapat Kerja di Jakarta. Lebih lanjut, Teten menjelaskan bahwa pihaknya ingin melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan alur waktu atau *timeline* yang telah disusun sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga berencana untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Hingga bulan September, realisasi anggaran Kemenkop UKM sudah mencapai 51,41 persen dari total anggaran yang ditetapkan untuk 2024. Teten menambahkan bahwa meski angka tersebut terlihat kecil, masih terdapat beberapa pelaksanaan yang direncanakan akan selesai pada bulan November dan Desember mendatang. Dalam triwulan ketiga yang berakhir pada 30 September, target penyerapan anggaran adalah 53,46 persen. Kemenkop UKM optimis pada akhir Desember 2024, mereka dapat mencapai tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,11 persen. Berlanjut pada pelaksanaan anggaran di triwulan II, beberapa kegiatan yang sedang berjalan antara lain rumah produksi bersama, rumah kemasan, dan revitalisasi pasar rakyat, yang saat ini masih dalam tahap pengadaan atau lelang. Selain itu, pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) juga sedang dilaksanakan oleh enumerator di empat provinsi, sementara pembahasan RUU perkoperasian masih belum dimulai. Teten juga mengungkapkan bahwa beliau telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp665 miliar untuk tahun 2025. Permohonan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program kementerian serta mencakup estimasi alokasi gaji dan tunjangan pegawai. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah target dalam pengembangan dan pembinaan Koperasi, UMKM, serta kewirausahaan. Teten meyakinkan bahwa alokasi tersebut juga mengantisipasi kenaikan kebutuhan belanja pegawai. Kemenkop UKM memperkirakan total kebutuhan anggaran mencapai Rp634 miliar dan proyeksi alokasi gaji serta tunjangan untuk tahun 2025 ditujukan bagi 1.103 orang, yang terdiri atas 833 pegawai yang sudah ada dan 270 pegawai baru yang diusulkan untuk rekrutmen CPNS/PPPK. Selanjutnya, rancangan program Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2025 akan meliputi berbagai inisiatif dari masing-masing satuan kerja. Deputi Bidang Perkoperasian akan fokus pada industrialisasi Koperasi melalui rantai pasok industri. Sedangkan Deputi Bidang Usaha Mikro akan memfasilitasi pendampingan serta peningkatan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sisi lain, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah berencana memfasilitasi akses pembiayaan bagi UKM/Sentra. Deputi Bidang Kewirausahaan akan menjalankan program pemetaan dan pemeliharaan data UMKM. Selain itu, Sekretariat Kementerian akan digunakan untuk keperluan belanja operasional pegawai dan barang. Kementerian juga berencana menyalurkan dana bergulir melalui LPDB-UMKM dan melakukan fasilitasi bagi inkubator wirausaha serta LLP-KUKM untuk mendukung kegiatan *trading house* dan *center of excellence*. ANTARA