JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak masyarakat untuk menjauhi konflik serta praktik *politics of identity* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Kepresidenan. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar konflik dan praktik *politics of identity* tidak terulang kembali. Afifuddin dan tim KPU bertemu Presiden untuk melaporkan perkembangan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan persiapan Pilkada Serentak 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan dukungan penuh atas konsistensi KPU dalam melaksanakan tahapan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain memberikan dukungan, Presiden juga mendorong KPU untuk memperluas pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih masif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Afifuddin menambahkan, Presiden meminta KPU untuk memastikan semua hak warga negara terpenuhi dalam pelaksanaan pilkada. Pendaftaran pemilih dan sosialisasi harus dimaksimalkan demi menghindari berbagai potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat kompetisi pada Pilkada 2024. Presiden memberikan catatan penting terkait hal-hal tersebut agar dapat diperhatikan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dalam kesempatan yang sama, KPU RI juga menyampaikan bahwa waktu menuju Pilkada Serentak 2024 kini tinggal 83 hari lagi. KPU melaporkan bahwa tahapan Pilkada yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya perkembangan dari berbagai persiapan tahap-tahap terdekat serta tahapan pencalonan yang berlangsung di berbagai daerah. "Kami akan terus mempersiapkan seluruh aspek yang diperlukan untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hari ini, KPU RI menyampaikan perkembangan relatif Pemilu 2024 sekaligus rencana penyelenggaraan Pilkada Serentak," ungkap Afifuddin. ANTARA