BENGKULU –
**Borneonews - Mukomuko**, Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah mencapai total luas 2.391 hektare sejak dimulainya program ini pada tahun 2018 hingga tahun 2024. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa jumlah luas tersebut belum termasuk proyek PSR untuk tahun 2024, yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Muhamad Asri, Analis Pasar Harga Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, menjelaskan bahwa masih belum diketahui berapa banyak petani yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari program tersebut. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa beberapa kelompok tani di Mukomuko telah memperoleh rekomendasi teknis dari BPDPKS untuk melaksanakan peremajaan tanaman kelapa sawit pada lahan seluas 852 hektare di tahun 2024. Saat ini, instansinya masih menunggu laporan lebih lanjut dari kelompok tani terkait seberapa banyak luas lahan yang telah terealisasi dalam program peremajaan sawit ini. Asri menekankan bahwa terdapat ketidakpastian mengenai seberapa besar luas lahan yang diusulkan oleh kelompok tani dan telah mendapat rekomendasi teknis dari BPDPKS dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Menurutnya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi program PSR biasanya tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang diberikan. Sebagai contoh, pada tahun 2018, luas rekomendasi teknis mencapai 562 hektare, namun realisasi yang terjadi hanya 485 hektare. Pada tahun 2019, dari rekomendasi teknis seluas 591 hektare, terealisasi 578 hektare. Kemudian, pada tahun 2020 dari rekomendasi 929 hektare, terealisasi 883 hektare. Di tahun 2021, realisasi dari rekomendasi teknis seluas 409 hektare hanya mencapai 369 hektare, sementara rekomendasi untuk tahun 2024 adalah seluas 852 hektare. Secara keseluruhan, total luas rekomendasi teknis PSR dari tahun 2018 hingga 2024 mencapai 3.344 hektare, namun realisasi yang tercatat hingga saat ini baru sekitar 2.391 hektare, tanpa menghitung realisasi untuk tahun 2024 yang sedang berlangsung. Asri menjelaskan bahwa pada tahun pertama program PSR, realisasi tidak sesuai dengan rekomendasi teknis karena kenaikan harga sawit, yang menyebabkan banyak petani memilih untuk mengundurkan diri dari program tersebut. Selain itu, beberapa petani juga mengundurkan diri karena merasa terlalu lama menunggu proses yang bisa memakan waktu hingga dua tahun, sehingga mereka lebih memilih untuk menjual lahan sawit mereka. ANTARA