JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang pengamat, Fajar Nursahid yang menjabat sebagai Direktur Riset dan Program di Algoritma Research and Consulting, berpendapat bahwa generasi muda memegang peranan kunci dalam menciptakan harapan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, ketertarikan kaum muda untuk terlibat dalam pembangunan peradaban masyarakat saat ini sangat tinggi. Semangat yang dimiliki oleh generasi ini perlu dijaga agar mereka tidak terpecah-belah dalam usaha membangun bangsa. "Ini adalah potensi yang harus terus dipupuk. Harapannya, anak-anak muda dapat terlibat aktif dalam memperkuat masyarakat sipil yang lebih kokoh," ujarnya dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dan Algoritma, yang diikuti secara daring. Fajar juga menekankan bahwa konsolidasi masyarakat sipil merupakan salah satu kekuatan penting untuk melindungi demokrasi dari berbagai bentuk korupsi atau penyimpangan. Ia menyarankan agar tokoh masyarakat secara proaktif membangun aliansi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam diskusi ini yang bertema *Ancaman Terhadap Demokrasi di Indonesia: Belajar dari Pengalaman di Negara-Negara Asia Tenggara*, Fajar memberikan analisis terkait kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Ia menyatakan bahwa permasalahan yang ada saat ini berakar dari tidak optimalnya peran partai politik sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi. Fajar mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berekspresi dan berpartisipasi, tetapi kapasitas lembaga politik belum memadai untuk menyerap aspirasi rakyat. Ia mengamati bahwa para elite politik saat ini lebih cenderung mewakili kepentingan penguasa daripada kepentingan masyarakat luas. "Akibatnya, agenda politik publik sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," tambahnya. Lebih jauh, Fajar menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dan penyeimbangan (*check and balances*) yang harus diutamakan dalam pemerintahan mendatang. Ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk yang dikeluarkan pemerintah relevan dengan kebutuhan publik dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. ANTARA