BANTEN –
**Borneonews - Tangerang**, Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Gufroni, menyerukan kepada masyarakat Banten untuk memiliki sikap kritis dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan umum daerah (Pilkada) Banten yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024. Gufroni menjelaskan, keputusan dan pilihan masyarakat saat ini sangat mempengaruhi masa depan daerah. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk menilai secara kritis terhadap realitas yang telah terjadi, baik di masa lalu maupun saat ini, untuk menentukan langkah terbaik ke depan. Mengingat sejarah Banten yang dikenal sebagai tanah Jawara, di mana masyarakatnya berani melawan penjajahan dan berbagai bentuk penindasan, Gufroni berpendapat bahwa semangat tersebut seharusnya mendukung upaya Banten untuk mengatasi ketertinggalan saat ini. "Jiwa jawara yang ada dalam diri masyarakat Banten harus menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan," ujarnya dalam sebuah pernyataan kepada media. Gufroni juga menuturkan bahwa Provinsi Banten saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sangat besar. Menurutnya, Banten harus berkembang dan sejahtera untuk semua masyarakatnya, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat harus proaktif dalam menentukan nasib daerah dan tidak hanya menjadi objek keputusan yang dibuat oleh segelintir orang. "Marilah kita semua lebih kritis dan bijaksana dalam memilih pemimpin pada Pilgub yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Ini adalah momen penting bagi kita,” tambahnya. Ia menyatakan bahwa Pilgub tersebut akan menentukan arah masa depan Banten, apakah akan maju atau justru mundur. Lebih lanjut, Gufroni menekankan perlunya mengakhiri praktik kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan keluarga dan relasi sempit. Ia menilai bahwa sistem yang ada telah merugikan kemajuan daerah dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat. Ia mencatat bahwa kekuasaan di provinsi dan delapan kabupaten tersebut sering kali dikuasai oleh kalangan tertentu yang mengandalkan hubungan kekerabatan. Hal ini berakibat pada terbatasnya kesempatan bagi calon pemimpin dari latar belakang yang beragam. "Regenerasi politik terjebak pada pola yang menguntungkan mereka yang memiliki ikatan darah dengan para penguasa, sehingga hanya kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan," ungkapnya. Gufroni merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 yang menunjukkan bahwa kesejahteraan di Banten tidak merata. Provinsi Banten saat ini menduduki urutan kelima termiskin se-Jawa dan juga mencatatkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan, di mana hanya segelintir orang yang dekat dengan penguasa yang merasakan nikmatnya kemakmuran, sementara masyarakat umum tetap terjepit dalam kemiskinan. Gufroni berpendapat bahwa situasi ini mengancam masa depan masyarakat Banten jika tidak ada upaya untuk memutus rantai kekuasaan yang tidak adil. Menurutnya, kemiskinan dan pengangguran dimanfaatkan sebagai alat untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap penguasa. "Sudah saatnya masyarakat Banten menyadari bahwa kekuatan untuk menentukan nasib ada di tangan mereka, dan bukan milik keluarga atau kelompok tertentu," tuturnya. ANTARA