JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa hingga 31 Agustus 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merealisasikan anggaran sebesar Rp8,06 triliun. Angka ini berasal dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini, yaitu sebesar Rp17,78 triliun. Dalam rapat kerja yang diadakan dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu, Budi Arie menjelaskan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melakukan penyerapan anggaran secara optimal setiap tahunnya. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi anggaran menunjukkan angka yang signifikan, namun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Dari total realisasi anggaran Rp8,06 triliun, rincian pemanfaatan anggaran menunjukkan bahwa sebesar Rp330 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp6,78 triliun untuk belanja barang, serta Rp949 miliar untuk belanja modal. Budi Arie juga memberikan proyeksi bahwa realisasi anggaran untuk tahun 2024 akan mencapai Rp15,63 triliun dari total pagu yang telah ditentukan. Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie menguraikan beberapa kendala yang menghambat optimalisasi realisasi anggaran pada tahun 2023. Salah satu faktor utama adalah adanya perkara hukum terkait pembangunan Base Transceiver Station (*BTS*) 4G, yang mengakibatkan penundaan dalam proyek tersebut. Masalah hukum ini berdampak pada keterlambatan dalam penggunaan anggaran operasional dan pemeliharaan yang seharusnya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (*PNBP*). Selain itu, perjanjian terkait Service Level Agreement (*SLA*) untuk akses internet di beberapa lokasi masih dalam proses evaluasi. Budi Arie juga menyoroti bahwa penandatanganan perjanjian untuk program Digital Broadcasting System (*DBS*), yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri, belum tercapai. Hal ini menambah kompleksitas karena pengurusan pinjaman dan hibah luar negeri tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terakhir, proyek pembangunan Pusat Data Nasional (*PDN*) di Batam juga terhambat, khususnya dalam penetapan pemenang lelang untuk konsultan layanan. Proses ini yang masih berlangsung mengakibatkan anggaran yang dialokasikan tidak dapat digunakan secara efektif. "Membangun Pusat Data Nasional di Batam masih terhalang oleh proses penetapan pemenang lelang konsultan layanan," ungkap Budi Arie. ANTARA