BANDUNG –
**Borneonews - Cirebon**, Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang terletak di Jawa Barat, telah meluncurkan inisiatif pompanisasi untuk mendukung lahan pertanian seluas 1.700 hektare yang berisiko mengalami kekeringan. Langkah ini diambil mengingat prakiraan bahwa musim kemarau yang akan datang masih akan berlangsung hingga September 2024. Menurut Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, dari total lahan tersebut, intervensi pompanisasi telah dilakukan pada 187 hektare. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengembalikan produktivitas lahan yang terancam akibat kekeringan. Wahyu menjelaskan bahwa dengan adanya pompanisasi, para petani diberikan akses untuk mengairi lahan mereka menggunakan sumber air dari permukaan seperti sungai, waduk, dan embung yang terdekat. Langkah ini sejalan dengan harapan untuk memastikan bahwa tanaman padi dan komoditas pertanian lainnya dapat tumbuh dengan baik, sekaligus menghindarkan para petani dari risiko gagal panen. Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 488 hektare lahan yang masih mengalami kekeringan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Ia menekankan bahwa pompanisasi akan segera diterapkan pada lahan-lahan tersebut untuk mengurangi dampak negatif dari kekeringan. Selain pompanisasi, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah menetapkan status siaga darurat. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh kekeringan, tidak hanya di sektor pertanian tetapi juga di sektor lainnya. Wahyu menegaskan bahwa status siaga darurat ini menjadi acuan bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merespons situasi kekeringan yang terjadi. Status ini memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penanganan insiden kebakaran lahan. Hingga saat ini, telah dilaporkan 44 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga sedang berusaha untuk menjaga pasokan air bersih bagi masyarakat di beberapa desa, khususnya dengan mempertimbangkan durasi kekeringan yang diprediksi akan cukup panjang. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, Wahyu berharap kerugian akibat kekeringan di daerah tersebut dapat diminimalisir. Ia juga menambahkan bahwa anggaran telah dialokasikan di seluruh OPD untuk menangani situasi ini. Saat ini, status yang berlaku adalah siaga, dan belum masuk ke tahap tanggap darurat. Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, telah menginformasikan bahwa terdapat 13 kabupaten/kota di Jawa Barat yang saat ini telah memberlakukan status tanggap darurat dan siaga darurat akibat kekeringan. Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya daerah yang telah melaksanakan status tanggap darurat, sementara 12 daerah lainnya, termasuk Kabupaten Cirebon, masih ditempatkan dalam status siaga darurat. ANTARA