AMBON –
**Borneonews - Ambon**, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah meluncurkan inisiatif kerja sama dengan program Skala, hasil kolaborasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia, untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para analis kebijakan daerah. Tujuan dari program ini adalah untuk memperbaiki layanan yang diberikan kepada masyarakat setempat. Sekretaris Daerah Maluku, Syuryadi Sabirin, mengungkapkan bahwa Pemprov Maluku terus bertekad untuk menerapkan berbagai kebijakan strategis demi memenuhi layanan dasar. Salah satu langkah penting dalam upaya tersebut adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mencapainya, perlu dilakukan inovasi yang mendukung penataan kelembagaan serta memperluas kerja sama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sabirin saat lokakarya yang berfokus pada Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan demi Peningkatan Layanan Dasar di Provinsi Maluku. Dalam diskusinya, Sabirin menyoroti tantangan yang sering dihadapi dalam pemenuhan pelayanan dasar di Maluku, sebuah provinsi yang terdiri dari banyak pulau. Dengan diadakannya lokakarya ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam layanan dasar, baik dari aspek dukungan kebijakan manajerial maupun kelembagaan. Sabirin juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan arah kebijakan daerah yang ada di Provinsi Maluku. Adapun elemen-elemen penting dalam kebijakan ini meliputi pemenuhan standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, serta penguatan pengelolaan sistem informasi dan perencanaan. Selain itu, terdapat juga pengembangan anggaran yang inklusif berbasis skala dan usaha untuk mendorong kepemilikan lokal yang efektif. Semua hal tersebut merupakan solusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan pelayanan dasar di daerah ini. Sabirin menegaskan pentingnya bagi setiap kebijakan untuk didasari oleh lebih dari sekadar intuisi atau opini individu. Keputusan yang baik memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, kehadiran analis kebijakan sangat vital dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kegiatan ini, diharapkan analis kebijakan dapat meningkatkan kompetensinya, sehingga hasil dari analisis yang mereka lakukan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Program Skala itu sendiri adalah kerjasama jangka panjang antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Skala* merupakan singkatan dari Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar. Program ini direncanakan berlangsung selama delapan tahun, yang dibagi menjadi dua fase. Fase pertama akan berjalan mulai Januari 2023 hingga Desember 2026, sedangkan fase kedua dijadwalkan berlangsung dari Januari 2027 hingga September 2030. ANTARA