JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengungkapkan capaian signifikan yang diperoleh Indonesia dalam upaya menurunkan angka stunting. Selama periode lima tahun, dari 2018 sampai 2023, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 9,63 persen. “Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting mengalami penurunan dari 30,8 persen di tahun 2018 menjadi 21,5 persen di tahun 2023,” jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta pada hari Rabu. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting di tahun 2018 tercatat sebesar 30,8 persen. Angka tersebut menurun menjadi 27,7 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pengukuran tidak dilakukan akibat pandemi COVID-19. Pengukuran kembali dilaksanakan pada tahun 2021, yang menunjukkan prevalensi stunting menurun menjadi 24,4 persen. Angka tersebut terus berkurang hingga mencapai 22,6 persen di tahun 2022, dan kembali menurun hingga ke 21,5 persen di tahun 2023. Muhadjir juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024, pemerintah akan melakukan kolaborasi untuk memadankan data SKI dengan hasil pengukuran serentak yang diambil di seluruh pos pelayanan terpadu (posyandu). Hasil sementara yang diperoleh dari sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) menunjukkan prevalensi pada angka 18,7 persen. “Perbedaan ini terlihat jelas. Menurut SKI tahun 2023, angka prevalensi stunting adalah 21,5 persen, sementara EPPGBM yang dilaksanakan pada bulan Juni melibatkan sekitar 96 persen penilaian terhadap 17 juta balita, menunjukkan angka 18,7 persen. Ini berarti prevalensi gizi buruk dan berpotensi masalah gizi di bawah 20 persen,” paparnya. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau WHO), prevalensi stunting yang ideal seharusnya berada di angka 20 persen. “Kami menunggu hasil final dari survei bulan September yang dilaksanakan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan kami memerlukan dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu memastikan bahwa survei ini dapat dilakukan dengan lebih baik,” tuturnya. Di tahun 2023, penurunan angka stunting melambat menuju 21,5 persen. Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan data mengenai kelompok sasaran. Dengan langkah ini, semua balita dan ibu hamil telah terdaftar secara akurat, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih terfokus. “Ini merupakan pertimbangan penting, agar kita dapat terus meningkatkan intervensi yang dilakukan serta hasil dari intervensi itu sendiri, termasuk dalam hal pendataan. Proses pendataan harus lebih tepat, tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga status balita itu sendiri,” ungkapnya. Ia juga menekankan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting secara masif. Dalam dua tahun terakhir, berbagai langkah telah diambil, seperti memenuhi kebutuhan alat antropometri terstandar di seluruh posyandu, serta menyediakan alat ultrasonografi (*ultrasound*) untuk pemeriksaan ibu hamil di tingkat puskesmas. Pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil juga dilakukan secara merata di seluruh daerah. “Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama, baik pemerintah daerah, tenaga relawan, maupun pendamping yang telah berperan besar dalam upaya maksimal menurunkan stunting,” tuturnya. ANTARA