SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha mengapresiasi langkah pembentukan matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu Angkatan Siber. Ia menilai bahwa keberadaan angkatan ini tidak akan mengganggu tugas unit siber dari lembaga lain, melainkan justru akan saling memperkuat kolaborasi dalam pengawasan keamanan siber. Pratama menyatakan bahwa berbagai instansi dapat saling berbagi informasi terkait situasi keamanan siber, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga. Ia berpendapat bahwa penguatan dalam koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang siber sangat penting dalam rangka membangun kolaborasi yang efektif. "Diperlukan sinergi yang kuat agar berbagai pihak dapat berkontribusi secara optimal. Kerja sama yang baik akan menciptakan pandangan yang lebih menyeluruh dalam penanganan isu-isu keamanan siber," jelas Pratama. Pejabat TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah untuk mendirikan Angkatan Siber. Hal ini dikemukakan setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta. Saat ini, Indonesia sudah memiliki beberapa unit terkait siber yang berada di bawah naungan berbagai instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, Pratama menegaskan bahwa masing-masing unit tersebut memiliki fokus yang berbeda. Belum ada instansi yang betul-betul mengkhususkan diri pada pertahanan dan keamanan siber untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman dunia maya. Dengan terbentuknya Angkatan Siber sebagai matra keempat, diharapkan ada suatu entitas yang benar-benar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan siber yang mungkin dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi aspek sumber daya manusia, Pratama berpendapat bahwa pasukan siber perlu dilengkapi dengan individu yang memiliki keahlian dalam keamanan siber, baik dari universitas biasa maupun dari institusi yang menawarkan program khusus. Universitas seperti Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber, dan Universitas Pertahanan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang ahli di bidang ini. Namun, ia juga menekankan bahwa lulusan dari institusi-institusi tersebut mungkin belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan di lapangan tanpa pengalaman praktis. Oleh karena itu, di dalam strategi rekrutmen, melibatkan *hacker* berpengalaman dapat menjadi pilihan yang strategis untuk melengkapi kekurangan tersebut. Perekrutan *hacker* memiliki beberapa keunggulan, mengingat keterampilan yang mereka miliki sering kali melebihi lulusan pendidikan formal. Banyak dari *hacker* tersebut juga terlibat dalam forum *underground* yang memungkinkan mereka saling bertukar informasi dan metode terbaru dalam peretasan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan informasi dini tentang potensi ancaman serangan siber yang dapat terjadi. "Apabila Indonesia menjadi target serangan siber, informasi yang didapat dari para *hacker* ini akan sangat berguna untuk merencanakan langkah-langkah pencegahan yang tepat," tutup Pratama, yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Polri. ANTARA