JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menjalin kolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat upaya kesehatan melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta memperkuat sinergi Pos Pelayanan Terpadu. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi langkah nyata dalam kolaborasi ini, yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan Ketua Umum TP PKK Pusat pada tahun 2023. Hal ini menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia. Endang Sumiwi selaku Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes menyatakan bahwa PKS ini akan membuat upaya penyehatan lingkungan serta langkah-langkah promotif dan preventif untuk penurunan stunting menjadi lebih terarah dan terukur. Ia menegaskan pentingnya dukungan terhadap Posyandu sebagai penyedia layanan kesehatan di masyarakat. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari ibu hamil, balita, anak-anak, remaja, hingga lansia. Kemenkes akan mendampingi berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama ini. Dalam kerja sama ini terdapat dua poin pokok. Pertama adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan TP PKK Pusat mengenai Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kerja sama ini akan meliputi advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya kesehatan, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggota TP PKK di tingkat pusat dan daerah. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dengan masalah gizi, balita dengan masalah gizi, serta ibu-ibu balita sasaran. Ini penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran. Poin kedua dari kerja sama ini mencakup kolaborasi antara Direktorat Penyehatan Lingkungan dengan TP PKK Pusat untuk menguatkan upaya penyehatan lingkungan. Anas Ma’ruf, Direktur Penyehatan Lingkungan, menyatakan bahwa kegiatan ini akan melibatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi TP PKK di daerah dalam menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program-program kesehatan. Anas Ma’ruf menekankan pentingnya peran ibu rumah tangga yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarganya serta lingkungan sekitar. Kemenkes telah melaksanakan berbagai strategi untuk memperluas jaringan kerja sama pentahelix, dengan TP PKK sebagai mitra potensial dalam mendukung program kesehatan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkes untuk melakukan transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong setiap komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik, sekaligus mendukung masyarakat menjadi lebih mandiri dalam upaya mengelola kesehatan. Kesuksesan kolaborasi ini sangat bergantung kepada kerja sama yang solid, terutama antara kader-kader kesehatan di daerah. Kementerian Kesehatan berharap bahwa pembinaan yang dilakukan akan bersifat berkelanjutan, sehingga semua target yang dicita-citakan dapat tercapai dengan hasil yang optimal dalam bidang kesehatan masyarakat. ANTARA