SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Dosen pascasarjana di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Dr. Pratama Persadha mengungkapkan pentingnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mencari pemimpin yang memiliki kompetensi tinggi untuk memimpin Angkatan Siber, yang merupakan matra keempat TNI. Dalam konteks perkembangan teknologi yang terus meningkat, Dr. Pratama menekankan bahwa ruang siber berfungsi sebagai medan perang yang sering kali tidak terlihat, namun sangat berpengaruh terhadap keamanan nasional. Seiring dengan kompleksitas tantangan di dunia siber yang semakin beragam, kepemimpinan yang memiliki keahlian di bidang tersebut menjadi sangat vital. Dr. Pratama, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, mencatat bahwa pemimpin yang menguasai berbagai aspek keamanan siber, termasuk perkembangan ancaman, kemajuan teknologi, serta regulasi yang berlaku, sangat diperlukan. Dengan adanya pemimpin yang kompeten, tim yang dibentuk dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mampu merespons ancaman siber dengan cepat serta tepat. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons serangan siber yang senantiasa berubah. Dr. Pratama juga menyoroti bahwa pemimpin yang mumpuni dapat merumuskan kebijakan yang baik dan responsif terhadap perkembangan dan tantangan teknologi yang ada. Di samping itu, pemimpin yang memiliki kualitas yang diperlukan juga akan mampu membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Keberhasilan dalam menjaga keamanan siber nasional sangat bergantung pada kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga internasional. Apabila TNI berhasil membentuk matra siber, Dr. Pratama menilai bahwa sangat penting untuk mengembalikan posisi pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada individu yang memiliki kualifikasi tinggi, seperti Ahli Sandi Tingkat 3 atau lulusan dari pendidikan yang relevan di BSSN atau lembaga sandi nasional. Ia berpendapat bahwa tidak ada masalah jika pemimpin tersebut berasal dari kalangan sipil, militer, ataupun Polri, asalkan mereka memiliki kelayakan dalam hal *crypto clearance* dan *security clearance*, serta keahlian yang memadai di bidang siber dan sandi. Langkah ini dinilai penting agar BSSN dapat bersinergi dengan Angkatan Siber TNI, demi terwujudnya kolaborasi yang baik dalam pertahanan siber. Dengan demikian, ketahanan dan keamanan siber Indonesia dapat diperbaiki dan ditingkatkan. ANTARA