JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia, melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terus mendorong penguatan kerja sama antarnegara di kawasan Selatan-Selatan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin serius. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa kolaborasi di antara negara-negara di kawasan Selatan-Selatan sangat penting, terutama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk membangun ketahanan iklim secara kolektif. "Perubahan iklim sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius karena dampaknya mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Kerja sama antarnegara di kawasan Selatan-Selatan sangat penting untuk membangun ketahanan bersama," ujar Dwikorita saat berpartisipasi dalam High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships yang berlangsung di Bali. Forum internasional ini mengusung tema *Rising Sea Level: Strategic Responses for Sustainable Development*. Dwikorita menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang bersifat *borderless* atau tanpa batas, yang menuntut adanya kolaborasi lintas negara. Tujuan dari kolaborasi tersebut adalah untuk menjembatani kesenjangan dalam penelitian, pengembangan pendidikan, dan peningkatan layanan terkait iklim yang bersifat berkelanjutan. Saat ini, terdapat kesenjangan besar dalam hal teknologi dan literasi di masyarakat antar negara, khususnya di kawasan Selatan-Selatan. Sejumlah masyarakat, termasuk di Indonesia, tidak memiliki kesadaran yang cukup terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi mengenai isu tersebut, sehingga banyak yang menganggap peringatan akan perubahan iklim sebagai sesuatu yang sepele atau sekedar kampanye tanpa aksi konkret. Sistem peringatan dini yang dibangun pun menjadi tidak optimal dalam menghadapi ancaman tersebut. "Kerjasama dan kolaborasi sangat diperlukan agar semua negara dapat memperkuat ketahanan masing-masing terhadap perubahan iklim sebagai respons terhadap kondisi bumi saat ini," tegasnya. Dwikorita lebih lanjut menjelaskan bahwa saat ini, suhu global telah meningkat sekitar 1,45 derajat Celsius di atas rata-rata sebelum periode industri, yakni antara 1850-1900. Suhu yang meningkat ini menyebabkan akselerasi terus-menerus pada kenaikan muka laut setiap dekade. Secara global, rata-rata kenaikan permukaan air laut berada pada angka 2,1 mm per tahun antara tahun 1993 dan 2002. Namun, angka tersebut meningkat menjadi 4,4 mm per tahun antara 2013 dan 2021, yaitu hampir dua kali lipat dalam kurun waktu tersebut. Banyak dari perubahan ini diakibatkan oleh hilangnya es di kutub, yang dipercepat oleh pencairan gletser dan lapisan es di lautan. "Saya tidak berlebihan jika menggambarkan situasi ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu, kita juga perlu meresponsnya dengan serius," tambahnya. BMKG telah menjalin kerja sama dengan negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik sejak tahun 2017. Kerja sama ini mencakup negara-negara seperti Papua Nugini, Tonga, dan Kepulauan Solomon guna menghadapi tantangan kenaikan muka air laut yang mengancam negara-negara kecil kepulauan. Pelatihan dan pembekalan yang dilakukan dalam program ini meliputi prakiraan cuaca numerik, pemantauan gelombang tinggi, pengawasan kekeringan, serta berbagai program yang berkaitan dengan keselamatan kawasan pesisir, penilaian risiko, dan sistem peringatan dini. Sebagai mantan rektor Universitas Gadjah Mada, Dwikorita menekankan pentingnya adanya pengawasan yang konsisten dan terstandarisasi dalam pengukuran perubahan permukaan air laut di kawasan Selatan-Selatan. Pendekatan ini harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi terkini tetapi juga tetap menghargai kearifan lokal, agar dampak bencana dapat diminimalkan dan diantisipasi secara efektif. ANTARA