JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia bersama dengan Millennium Challenge Account-Indonesia II (MCA-II) telah menjalin kerjasama untuk mengatasi kendala dalam intermediasi keuangan yang selama ini mengalami tantangan di Tanah Air. Kerjasama ini berdampak signifikan, dengan nilai investasi mencapai 649 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang direncanakan berlangsung dalam periode 2024 hingga 2029. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Teni Widuriyanti, menjelaskan bahwa mulai berlakunya program kesepakatan ini pada 4 September 2024 menandai tonggak penting dalam upaya membawa kemajuan bagi masa depan negara. Teni menekankan bahwa kita diberikan waktu lima tahun, hingga 3 September 2029, untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen yang mendalam dalam kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dukungan dari berbagai pihak yang bekerja keras telah membawa kerjasama ini ke tahap implementasi. Hibah ini merupakan Compact kedua yang diberikan oleh MCC bagi Indonesia, guna memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Dalam perjanjian ini, MCC memberikan kepercayaan penuh kepada pihak Indonesia untuk merancang dan melaksanakan Program Compact sesuai dengan prioritas dalam pembangunan nasional. Model hibah yang diterapkan oleh MCC mengharuskan negara mitra untuk membentuk entitas pengelola sendiri, yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai MCA-Indonesia II. Entitas ini dibentuk dengan melibatkan unsur-unsur dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. MCA-Indonesia II memiliki misi utama untuk mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas perencanaan proyek serta menciptakan skema pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur, sambil meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan. Program tersebut akan dilaksanakan di lima provinsi strategis yakni Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga keuangan, serta masyarakat secara lebih luas. Dalam kerangka hibah Compact, Pemerintah Indonesia akan memberikan kontribusi sebesar 49 juta dolar AS, dengan total dana mencapai 649 juta dolar AS dari MCC. Pengelolaan program ini dilakukan oleh MCA-Indonesia II yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 mengenai Dana Perwalian. Compact ini merupakan lanjutan dari kepercayaan yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan MCC selama periode sebelumnya, yang berlangsung dari 2013 hingga 2018, berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan sejalan dengan strategi Indo-Pasifik yang diusung oleh AS. Penerapan program kesepakatan ini membuka jalan untuk upaya yang lebih terfokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Teni menegaskan bahwa periode lima tahun ke depan adalah tantangan sekaligus peluang bagi semua pihak untuk berinovasi dan menunjukkan dedikasi dalam mewujudkan ambisi bersama, serta meletakkan fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih cerah dan sejahtera. Program ini terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, ada proyek *Advancing Transport and Logistics Accessibility Services (ATLAS)* yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi di provinsi-target. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, menekan emisi, dan meningkatkan aksesibilitas, khususnya bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kedua, proyek *Financial Markets Development Project (FMDP)* berfokus pada penguatan pasar keuangan Indonesia dengan mengembangkan instrumen inovatif seperti obligasi hijau dan pembiayaan campuran. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan untuk pembangunan infrastruktur, memperkuat lembaga keuangan, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang bersifat strategis. Ketiga, proyek *Access to Finance for Women-owned/Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME Finance)* bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya yang dimiliki oleh perempuan. Beberapa kendala yang ingin diatasi mencakup kurangnya jaminan untuk akses kredit, literasi keuangan yang rendah, dan bias gender yang masih ada. Proyek ini juga akan menyediakan fasilitas pembiayaan yang inklusif, pelatihan tentang literasi digital dan keuangan, serta peningkatan kapasitas bagi UMKM, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Teni berharap bahwa kegiatan Compact ini tidak hanya tetap relevan, tetapi juga mampu mendukung desain strategis pembangunan di Indonesia. ANTARA