JAKARTA –
**Borneonews - Badung,** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di Afrika. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 tercatat ada sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi hingga 99 persen dari total unit usaha yang ada. UMKM di Indonesia turut menyumbang 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang setara dengan Rp9.580 triliun, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta orang, atau hampir 97 persen dari total pekerja di tanah air. Sebagian besar dari jumlah ini, yaitu 99 persen, terdiri dari usaha berskala mikro. Peranan UMKM dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga terlihat di benua Afrika. Kerja sama Keuangan Internasional Afrika menyatakan bahwa UMKM mencakup sekitar 90 persen dari total bisnis di pasar Afrika dan dianggap sebagai sumber utama penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana di Indonesia, keberadaan UMKM di Afrika juga menunjukkan ketahanan setelah melalui berbagai tantangan ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19, di mana banyak pelaku UMKM tetap optimis terhadap potensi pertumbuhan di masa depan. Meskipun memiliki peran yang sangat vital, UMKM di kedua wilayah ini menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia, tantangan tersebut meliputi kebutuhan untuk meningkatkan inovasi dan teknologi, produktivitas, akses pasar, pemasaran, perizinan, serta proses standarisasi dan sertifikasi. Sementara itu, di negara-negara Afrika, tantangan yang dihadapi UMKM berkisar pada mengatasi kesenjangan kredit, penguatan rantai nilai, dan peningkatan produktivitas melalui digitalisasi serta pelatihan yang lebih terarah. Mengingat peran besar yang dimainkan oleh UMKM dalam perekonomian, menjadi sangat penting untuk membahas pemberdayaan mereka di forum Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali. Guru Besar Program Pasar Berkembang di Dyson School, Universitas Cornell, Iwan Jaya Azis, dalam forum tersebut mengakui bahwa UMKM telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan informal, terutama di Indonesia, pada saat sektor formal belum dapat menampung angka pengangguran yang tinggi. Namun, untuk menjaga keberlangsungan bisnis UMKM, peningkatan produktivitas menjadi faktor yang sangat penting. Iwan mencatat bahwa baik di Asia maupun Afrika, alih fungsi tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif terhenti sejak awal tahun 2000-an, yang selanjutnya menyebabkan peralihan tenaga kerja lebih banyak ke sektor jasa. "Fokus utama seharusnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari UMKM baik di Indonesia maupun Afrika," ujarnya dalam sesi kedua IAF. Kesepakatan senada juga disampaikan oleh Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang menguraikan tantangan-tantangan yang harus dilalui UMKM sebelum dapat mencapai tingkat produktivitas yang lebih baik dan berkelanjutan. Tantangan pertama yang dihadapi adalah penyederhanaan regulasi. Pemerintah di Indonesia dan Afrika memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM. UMKM tidak bisa dibebani dengan peraturan yang berlebihan; banyak dari mereka yang bahkan belum memahami cara pembukuan yang baik. Jika terlalu banyak proses perizinan diterapkan pada mereka, bisa berdampak pada ketidakmampuan pengusaha untuk mengembangkan usaha. "Di Indonesia, kami telah memulai langkah melalui undang-undang penciptaan lapangan kerja (Omnibus Law) yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi UMKM," terang Shinta. Bukan hanya pemerintah, dukungan dari perusahaan besar juga sangat diperlukan untuk membantu implementasi kemudahan yang telah diperkenalkan, seperti memberikan pelatihan dan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM. Akses pasar juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi agar keberlanjutan UMKM dapat terjaga. Pentingnya akses pasar ini tidak hanya terfokus pada pasar global, tetapi juga pasar domestik. Dengan menargetkan pasar dalam negeri, UMKM dapat ditempatkan dalam rantai pasok perusahaan besar. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia dengan keterampilan dasar yang memadai juga menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing UMKM. Peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan digitalisasi. Contoh konkret dapat dilihat dari perusahaan produsen jamu di Indonesia yang telah menggandeng UMKM lokal untuk menyuplai bahan baku, serta keberhasilan pemerintah dalam menggaet UMKM melalui platform e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan produk dan jasa. Hingga tahun 2023, nilai transaksi UMKM melalui e-Katalog mencapai Rp196,7 triliun, dengan target yang meningkat menjadi Rp500 triliun pada tahun 2024. Di sisi lain, Menteri Perdagangan dan Industri Rwanda, Prudence Sebahizi, menekankan bahwa lebih dari 90 persen usaha di negaranya terdiri dari UMKM yang berkontribusi 30 persen terhadap PDB. Namun, pelaku UMKM di Rwanda juga menghadapi tantangan dalam hal akses pembiayaan. Rwanda telah mengembangkan dana pengembangan bisnis untuk mendukung UMKM, selain itu terdapat tantangan terkait keterampilan dan kapasitas usaha untuk memenuhi standar internasional. Indonesia dan Afrika tengah merumuskan strategi untuk memperkuat ekonomi masing-masing melalui visi jangka panjang seperti Indonesia Emas 2045 dan Agenda Afrika 2063. Kerjasama yang erat antar kedua kawasan ini diperlukan guna menggali potensi UMKM. Dengan bonus demografi yang menguntungkan, Aljazair berupaya memanfaatkan potensi anak muda yang mencapai 42 persen dari total populasi dunia pada tahun 2030. Kementerian Ekonomi Pengetahuan, Startup, dan Usaha Mikro dipimpin oleh individu muda dengan rata-rata usia 29 tahun, menunjukkan bahwa inovasi dan kewirausahaan menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi. Aljazair telah meluncurkan dana untuk perusahaan rintisan yang menginvestasikan sekitar 500 juta dolar AS per negara bagian, dengan batasan dana per perusahaan berkisar antara 50 ribu hingga 1 juta dolar AS. Rwanda pun aktif mencari akses pasar global dan integrasi UMKM ke rantai pasok global meskipun saat ini lebih dari 80 persen produk UMKM masih dijual di pasar lokal. Dalam konteks Uganda, potensi kerjasama pun terlihat. Zimbabwe, negara kaya dengan sumber daya mineral, memproduksi sekitar 40 ton emas setiap tahunnya, di mana 60 persen dari total produksi tersebut digali oleh UMKM. Meski demikian, lingkungan operasional para penambang seringkali tidak aman, sehingga ketidakpastian dalam infrastruktur menjadi tantangan tersendiri. "Harapan kami adalah investor dari Indonesia dapat memberikan dukungan dalam hal investasi dan keselamatan kerja bagi para penambang sehingga mereka dapat kembali dengan selamat setelah bekerja," ungkap Menteri Urusan Wanita, Komunitas, dan Pengembangan UKM Zimbabwe, Monica Mutsvangwa. ANTARA