JAKARTA –
**Borneonews - Nusa Dua, Bali**, Republik Indonesia dan negara-negara Afrika telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hilirisasi dalam sektor pertambangan dengan fokus pada peningkatan nilai tambah bagi komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kesepakatan tersebut dicapai dalam sebuah workshop yang digelar selama berlangsungnya forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2. Pada sesi pembukaan pertemuan, Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Adi Dzulfuat, mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah meminimalisasi dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Adi menekankan pentingnya adanya optimasi nilai dari aktivitas pertambangan itu sendiri. Sebagai bagian dari upaya tersebut, ia menegaskan bahwa transformasi menuju pertambangan yang berkelanjutan sangat krusial. Namun, dalam prosesnya, harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Adriani Kusumawardani, yang hadir dalam workshop tersebut. Ia menyatakan bahwa negara-negara di Afrika juga dapat mengadopsi prinsip hilirisasi pertambangan bernilai tambah yang diterapkan oleh Indonesia. Adriani menjelaskan, “Proses hilirisasi tambang bernilai tambah untuk *critical minerals* sangat menguntungkan bagi Indonesia. Ini adalah pendekatan yang bisa diterapkan di negara-negara Afrika yang memiliki sumber daya mineral melimpah.” Workshop ini diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dalam kolaborasi dengan asosiasi di sektor pertambangan dan mencakup diskusi tentang berbagai isu pertambangan yang relevan baik di Indonesia maupun di Afrika. Salah satu agenda yang dibahas yaitu mengenai kolaborasi multi-stakeholder yang efektif guna mencapai strategi pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip *ESG* (*Environment, Social, Governance*). Sebagai langkah lanjutan, para pemangku kepentingan dari Indonesia yang hadir berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra dari negara-negara Afrika. Bentuk kerja sama yang disepakati meliputi berbagai tingkat interaksi, mulai dari antar pemerintah (G2G), hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis (G2B), hingga kolaborasi antara perusahaan (B2B). Di samping itu, dalam forum ini juga dicapai pemahaman tentang insentif, regulasi, serta kebijakan relaksasi yang disiapkan pemerintah untuk menarik investasi. Diskusi ini juga menekankan praktik pertambangan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang transparan, dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan. ANTARA