SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Penyiapan sumber daya manusia untuk Angkatan Siber Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu dimulai secepatnya. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kembali mencatatkan prestasi yang signifikan bagi bangsa ini menjelang akhir masa pemerintahan mereka yang ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2024. Baru-baru ini, mereka telah menginstruksikan pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat dalam struktur TNI. Perintah ini disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, kepada wartawan setelah menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di kompleks parlementer di Senayan, Jakarta. Sebagai langkah awal, Presiden Jokowi memerintahkan agar TNI segera membentuk pasukan militer siber. Meskipun saat ini TNI sudah memiliki satuan siber atau *satsiber*, proses pembentukan matra keempat ini tetap perlu didukung oleh persiapan sumber daya manusia (SDM) yang baik, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Untuk mengatasi kekurangan SDM ini, TNI berencana mendirikan pusat militer siber di Markas Besar TNI. Setiap satuan dalam TNI juga akan merekrut tenaga profesional di bidang keamanan siber dengan status sebagai pegawai sipil. Pembentukan matra ini sangat relevan mengingat situasi geopolitik yang penuh tantangan saat ini. Beberapa negara telah menunjukkan ketertarikan yang tinggi untuk membangun kekuatan angkatan perang siber. Sebagai contoh, Singapura telah membentuk *Digital and Intelligence Service (DIS)* sejak 28 Oktober 2022. Selain itu, negara-negara seperti Amerika Serikat dengan *USCYBERCOM*, NATO dengan *Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)*, dan Prancis dengan *Commandement de la Cyberdéfense* juga telah memiliki angkatan siber. Urgensi pembentukan Angkatan Siber TNI menjadi semakin jelas ketika mempertimbangkan tren bahwa invasi atau serangan terhadap negara kini tidak hanya dilakukan melalui armada perang dan senjata konvensional, tetapi juga melalui *cyber warfare* atau peperangan siber. Dampak dari serangan siber bisa sangat merugikan, di mana negara bisa dijatuhkan secara ekonomi melalui serangan terhadap sektor perbankan dan keuangan. Selain itu, infrastruktur penting juga dapat dilumpuhkan. Sasaran strategis seperti fasilitas energi, jaringan telekomunikasi, dan transportasi dapat menjadi target untuk melemahkan suatu negara. Dalam skenario terburuk, jika serangan siber terjadi sebelum operasi militer konvensional, dampaknya bisa sangat destruktif. Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa unit siber dari berbagai instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun demikian, Dr. Pratama Persadha, seorang pakar keamanan siber, mengungkapkan bahwa setiap instansi memiliki fokus yang bervariasi dan mungkin tidak sepenuhnya berorientasi pada pertahanan keamanan siber. Harapannya, pembentukan Angkatan Siber di TNI bisa menghasilkan sebuah lembaga yang lebih terfokus dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman siber. Matra ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis dengan unit-unit siber yang ada tanpa menciptakan tumpang tindih fungsi. Melalui kolaborasi, seluruh instansi dapat bersama-sama saling berbagi informasi dan memperkuat ketahanan siber. Selanjutnya, dalam proses pembentukan Angkatan Siber ini, penguatan koordinasi dengan *stakeholders* di bidang siber lainnya sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang lebih kuat dan efisien, sehingga dapat menciptakan perspektif yang lebih menyeluruh dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Berkenaan dengan rekrutmen SDM, TNI harus mencermati kebutuhan akan keahlian di bidang keamanan siber. SDM yang direkrut sebaiknya berasal dari universitas dengan spesialisasi di bidang tersebut, seperti Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Politeknik Siber. Namun, lulusan dari universitas saja mungkin belum cukup memenuhi semua kebutuhan yang spesifik, termasuk dalam hal serangan dan pertahanan siber. Oleh karena itu, pemanfaatan peretas profesional yang memiliki *skill* lebih tinggi sangatlah penting. Mereka biasanya aktif dalam berbagai forum *underground*, di mana teknik dan alat peretasan terbaru sering dibagikan. Kepemimpinan di matra ini juga harus dijabat oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang keamanan siber yang cukup kompleks. Pada era digital saat ini, ruang siber merupakan medan perang yang tersembunyi namun sangat berpengaruh. Oleh karena itu, pemimpin yang kompeten di bidang ini sangat dibutuhkan agar dapat menghadapi tantangan yang terus berkembang. Pemimpin yang handal tidak hanya bisa mengelola tim dengan efektif, tetapi juga responsif terhadap ancaman yang muncul dalam dunia siber. Mereka harus mampu merancang kebijakan yang adaptif terhadap teknologi serta ancaman yang terus berubah. Pakar keamanan siber ini juga menekankan pentingnya pemimpin dalam membangun relasi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, serta institusi internasional. Kolaborasi yang efektif sangat vital untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan siber nasional. Dalam konteks ini, TNI perlu segera menyiapkan doktrin militer siber yang mencakup pemikiran dan pengetahuan terkait perang siber. Pengetahuan ini sangat penting, terutama dalam menerapkan operasi yang bersifat dunia maya. Seiring dengan pembentukan Angkatan Siber di TNI, BSSN juga perlu kembali dipimpin oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang sandi dan keamanan siber. Dengan upaya kolaborasi yang baik, diharapkan ketahanan dan keamanan siber Indonesia bisa lebih ditingkatkan, sehingga negara ini mampu melindungi diri dari berbagai ancaman yang ada. ANTARA