JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Koordinator Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia berhasil mengurangi prevalensi stunting sebesar 9,63 persen. Penurunan ini tercatat dari angka 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023, menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Dalam pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional untuk Percepatan Pengurangan Stunting di Jakarta, Effendy memaparkan bahwa berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada tahun 2018 berada di angka 30,8 persen. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 27,7 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pengukuran prevalensi stunting tidak dilakukan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Setelah itu, pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 24,4 persen, kemudian menurun menjadi 22,6 persen pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 21,5 persen pada tahun 2023. Data ini diambil dari sumber yang sama. Tahun ini, pemerintah melakukan kolaborasi guna menyelaraskan data SKI dengan hasil pengukuran simultan yang dilakukan di seluruh pos kesehatan terpadu. Hasil pengukuran tersebut dicatat dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Elektronik (EPPGBM), dan sementara ini menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 18,7 persen. Effendy menjelaskan adanya perbedaan antara kedua angka tersebut. Dari data SKI 2023, prevalensi stunting dilaporkan 21,5 persen, sedangkan hasil pemantauan EPPGBM yang dilakukan pada bulan Juni dengan data mencakup 96 persen dari 17 juta balita memperlihatkan bahwa 18,7 persen dari mereka mengalami masalah gizi dan rentan terhadap stunting. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau *WHO*), ambang batas ideal prevalensi stunting adalah 20 persen. Effendy menambahkan bahwa mereka menunggu hasil yang lebih akurat. Di bulan September ini, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dijadwalkan untuk melakukan survei, dan dia berharap dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar data yang diperoleh bisa dipastikan keakuratannya. Ia menyebutkan juga bahwa program pengurangan stunting pada tahun 2023 mengalami perlambatan setelah pemerintah mengevaluasi dan memperbarui data kelompok sasaran untuk seluruh balita dan ibu hamil, sehingga pencatatannya dapat dilakukan secara akurat. Langkah tersebut diambil agar intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran. Effendy menggarisbawahi pentingnya pengumpulan data yang lebih akurat, baik dalam jumlah maupun status kesehatan balita. Dia menekankan komitmen pemerintah untuk melanjutkan upaya pengurangan stunting secara masif. Hal ini termasuk dalam pemenuhan kebutuhan alat antropometri yang terstandarisasi di semua pos kesehatan terpadu, serta peralatan ultrasonografi bagi ibu hamil di tingkat puskesmas. Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan tambahan makanan bagi balita dan ibu hamil di seluruh wilayah, sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan mendukung pengurangan stunting. ANTARA