JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah berhasil menyelesaikan sosialisasi serta pendampingan dalam proses sertifikasi halal kepada sekitar 15.000 pelaku bisnis mikro. Kegiatan ini merupakan bagian dari program *Roadshow Kita Halalin 2024*, yang merupakan inisiatif dalam rangka Transformasi Formal Usaha Mikro atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Transfumi* 2024. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, kegiatan tersebut telah menyentuh pada lebih dari 15.000 pelaku usaha mikro dan berhasil menerbitkan lebih dari 40.000 sertifikat halal. Kegiatan ini dilaksanakan di 15 wilayah yang mencakup Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banyuwangi, Jembrana, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Trenggalek, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Surakarta dan Sukoharjo, serta Kota Salatiga. Acara *roadshow* tahun ini ditutup dengan kegiatan di Provinsi Banten, di mana Kemenkop UKM memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada 1.000 pelaku usaha mikro. Dalam kesempatan tersebut, Yulius menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten, serta lembaga perbankan yang menjadi mitra. Yulius menetapkan harapan bahwa *Roadshow Kita Halalin 2024* dapat menjadi momen strategis untuk memperkuat kerjasama antar pihak terkait. Diharapkan, melalui sinergi ini, target percepatan sertifikasi halal dapat terlaksana tepat waktu. Pemerintah telah menetapkan penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk produk-produk yang dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil (UMK) dari yang awalnya ditujukan pada Oktober 2024, menjadi Oktober 2026. Kebijakan penundaan tersebut diakui Yulius sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku UMK. Penundaan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengurus serta mengajukan sertifikasi halal hingga tenggat waktu yang baru, yaitu Oktober 2026. Lebih lanjut, Yulius berharap agar program *Roadshow Kita Halalin 2024* dapat mempercepat realisasi fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha mikro, serta menjadi pendorong untuk mendukung program wajib halal yang akan dimulai pada Oktober 2026. Sebelumnya, dalam sambutan resminya di Banten, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa isu halal kini telah menjadi trend global, tidak hanya kewajiban bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ia menekankan bahwa penting bagi Indonesia untuk proaktif dalam mengembangkan industri halal, agar produk halal dari negara lain tidak mendominasi pasar global. ANTARA