**Borneonews - Jakarta**, Penanganan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan yang diusung oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan langkah-langkah yang diambil telah mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem cukup signifikan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami penurunan dari 6,18 persen pada tahun 2014 menjadi 0,83 persen pada Maret 2024, yang berarti sekitar 2,3 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mendekati target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Meskipun demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan sampai pada nol persen, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Diharapkan, inisiatif yang telah dilakukan bisa diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya dan mampu menjangkau hingga ke tingkat pemerintahan terendah. **Kolaborasi yang Kuat** Untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem, dibutuhkan kolaborasi yang solid serta sumber daya yang lebih besar. Upaya yang lebih kuat diperlukan untuk membebaskan negara dari masalah kemiskinan ekstrem. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi serta kreativitas dalam program-program pengentasan kemiskinan ekstrem. Intervensi yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah agar lebih tepat sasaran. Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, solusi untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem perlu bervariasi. Kreativitas dan kapabilitas pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan inovasi yang bisa efektif dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Meskipun tingkat kemiskinan ekstrem nasional telah turun hingga 0,83 persen, terdapat tiga provinsi yang masih memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas 5 persen, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua. Di samping itu, terdapat 12 provinsi lain di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan beberapa provinsi di Nusa Tenggara, yang tingkat kemiskinan ekstremnya masih di atas angka nasional. Totalnya terdapat 15 provinsi yang mengalami kemiskinan ekstrem melebihi rata-rata nasional. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah daerah diimbau untuk terus memperbarui data sebagai bagian dari evaluasi untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Data yang akurat sangat krusial dalam menangani kemiskinan ekstrem, karena kelompok masyarakat miskin dinamis dan memerlukan pemantauan yang berkelanjutan. Dengan demikian, langkah-langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. **Percepatan Pencapaian Target** Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, upaya percepatan pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem dilakukan melalui kebijakan seperti meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi jumlah kantong kemiskinan. Langkah-langkah tersebut diambil agar komunitas yang rentan tidak terjerumus ke dalam kemiskinan dan untuk memberikan mereka akses yang sama terhadap kebutuhan dasar. Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sejumlah program juga telah dilaksanakan, termasuk penyediaan pekerjaan melalui program padat karya, pelatihan, bantuan, serta bantuan modal usaha. Sementara itu, untuk menangani kantong kemiskinan, pemerintah meningkatkan layanan dasar seperti akses pendidikan dan kesehatan serta konektivitas antar daerah, contohnya melalui pembangunan jalan. Lebih lanjut, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media massa diharapkan mampu memperkuat upaya dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nunung Nuryartono, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akurasi program dan konvergensi guna percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kementerian meminta pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, karena dengan akurasi target, pelaksanaan program-program yang berbeda dapat diperbaiki. Saat ini, sejumlah daerah tengah mengoptimalkan program untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mulai berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, karena dapat meningkatkan taraf hidup individu. Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem akan memberikan dampak positif yang luas. Masyarakat yang lebih sejahtera dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional, mendorong Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Masa depan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bersinergi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Intervensi dari pemerintah pusat perlu didukung oleh pemerintah daerah di level provinsi, kabupaten, dan kota. Jika suatu daerah memiliki kapasitas fiskal dan anggaran yang baik, mereka akan mampu melaksanakan langkah-langkah intervensi terhadap kemiskinan secara mandiri tanpa menunggu arahan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, jika daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan anggaran yang memadai, pemerintah pusat perlu memperkuat intervensi guna percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ada harapan bahwa melalui pendekatan yang terkoordinasi dan berfokus pada kebutuhan, Indonesia akan mampu mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem. ANTARA