JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah memberikan penghargaan kepada 15 desa yang berhasil menampilkan kinerja terbaik dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan secara langsung oleh Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang khusus membahas Percepatan Penurunan Stunting untuk tahun 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden mengungkapkan rasa syukur atas penurunan prevalensi stunting yang signifikan. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting turun dari angka 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan penurunan sebanyak 9,3 persen dalam kurun waktu lima tahun, atau rata-rata 1,85 persen per tahun. Penurunan ini lebih cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu tahun 2013-2018, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam menangani masalah ini telah memberikan hasil yang positif. Adapun 15 desa yang mendapat penghargaan mencakup beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Desa Tegaren dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur; Desa Mentayan yang berasal dari Kabupaten Bengkalis, Riau; dan Nagari Bukik Sikumpa dari Kabupaten Lima Puluh, Sumatera Barat. Selain itu, terdapat Desa Giritirto dari Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, dan Desa Nase Me dari Kabupaten Bireun, Aceh. Desa-desa lainnya yang juga menerima penghargaan adalah Desa Kupahandap dari Kabupaten Pandeglang, Banten; Desa Keciput dari Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung; Desa Awang Bangkal Barat dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; Desa Setanggor Selatan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; serta Desa Buata dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Terdapat juga Desa Sungai Pukat dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat; Desa Adolang dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; Desa Puna dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT; Desa Macuan dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat; dan terakhir, Desa Tihuana dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf Amin menginstruksikan agar koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan pembagian peran yang jelas di antara semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa program penurunan stunting merupakan inisiatif nasional yang berlangsung secara masif, melibatkan setidaknya 20 kementerian dan lembaga, serta termasuk seluruh provinsi dan desa di Indonesia. Program ini memerlukan strategi yang komprehensif dan pembagian tanggung jawab yang terencana agar setiap elemen dalam sistem dapat berkontribusi secara sinergis tanpa saling tumpang tindih dalam menciptakan target yang diharapkan, yaitu Indonesia bebas dari stunting. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang turut serta dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa ada dua jenis intervensi yang perlu difokuskan. Pertama, intervensi spesifik yang langsung menyasar ibu dan anak balita, yang memerlukan sosialisasi dan edukasi secara masif melalui berbagai platform media. Ini juga termasuk perubahan komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pendampingan yang disediakan oleh tenaga pendamping keluarga. Pengoptimalan pemberian makanan tambahan yang berbasis pada sumber pangan lokal kepada ibu-ibu yang mengalami kurang energi kronis dan balita yang gizi kurang, juga menjadi salah satu aspek penting. Tak kalah penting adalah penekanan pada narasi yang konsisten mengenai kesehatan dan gizi bagi ibu hamil serta balita. Selain itu, Muhadjir juga menyampaikan penekanan pada upaya pencapaian layanan intervensi sensitif yang berfokus pada lingkungan pendukung di luar sektor kesehatan. Hal ini mencakup pemetaan data yang akurat mengenai kondisi rumah tangga yang membutuhkan akses terhadap air bersih, serta kebutuhan akan infrastruktur sanitasi yang memadai. Ia menambahkan bahwa dukungan melalui bantuan tunai bersyarat serta bantuan sosial pangan yang tepat sasaran adalah langkah yang krusial. Pemerintah juga mendorong peningkatan cakupan program keluarga berencana pascapersalinan, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pendampingan bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting. ANTARA