JAKARTA –
**Borneonews - Ankara**, Amerika Serikat (AS) telah mengakuisisi hampir 40 persen dari wilayahnya saat ini melalui berbagai transaksi pembelian lahan dari kekuatan kolonial dan negara-negara regional. Sejarah akuisisi wilayah ini mengungkapkan dinamika hubungan internasional dan kebijakan ekspansi yang diambil AS sepanjang waktu. Salah satu peristiwa penting dalam konteks ini terjadi di Bangladesh, di mana protes besar-besaran berlangsung. Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina menuduh AS berusaha menguasai Pulau St. Martin yang terletak di Teluk Bengal. Dia berpendapat bahwa tuduhan tersebut menjadi salah satu alasan penyebab kepergiannya dari negara itu, sementara Gedung Putih membantah klaim yang diajukan oleh Hasina. Penelusuran kembali sejarah, pada akhir abad ke-15, kedatangan Christopher Columbus di Amerika Utara memicu upaya kolonisasi oleh kekuatan Eropa, termasuk Spanyol, Inggris, dan Prancis. Proses pengambilalihan tanah dari penduduk asli melalui konflik bersenjata dan praktik pembantaian berlangsung secara masif pada abad ke-17 dan 18, yang mengarah pada dominasi Eropa di benua ini. Setelah meraih kemerdekaan, AS menerapkan kebijakan ekspansi territorial yang agresif. Salah satu langkah signifikan terjadi pada tahun 1803, ketika AS membeli Wilayah Louisiana dari Prancis dengan harga 15 juta dolar AS (setara dengan Rp231,6 miliar saat ini). Pembelian ini membuka jalan bagi ekspansi AS ke arah barat dan berkontribusi pada pembentukan negara tersebut. Berbagai faktor mempengaruhi keputusan Prancis untuk menjual Louisiana, termasuk krisis ekonomi dan kekhawatiran tentang dampak potensi konflik di Eropa, yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Jika nilai transaksi tersebut disesuaikan dengan inflasi dari tahun 1803 hingga 2024, total biaya untuk wilayah tersebut mencapai sekitar 420 juta dolar AS (Rp6,4 triliun). Selain Louisiana, AS juga melakukan pembelian Florida dari Spanyol melalui Perjanjian Adams-Onis pada tahun 1819, di mana AS setuju untuk membayar sekitar 5 juta dolar AS untuk menutupi kerugian yang ditanggung Spanyol akibat tindakan warganya. Pada tahun 1854, AS mengambil langkah lainnya dengan membeli hampir 77.000 kilometer persegi tanah dari Meksiko seharga 10 juta dolar AS (Rp154,5 miliar), yang kini menjadi bagian dari negara bagian Arizona dan New Mexico. Melihat kemajuan pada paruh kedua abad ke-19, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh Perang Krimea memaksa Rusia untuk menjual Alaska kepada AS. Akhirnya, pada tahun 1867, AS berhasil membeli Alaska dengan harga 7,2 juta dolar AS (Rp111,1 miliar). Jika disesuaikan dengan inflasi, total biaya untuk Alaska kini setara dengan 153 juta dolar AS (Rp2,3 triliun). Seiring dengan penemuan berbagai sumber daya alam di Alaska, wilayah ini terus meningkatkan nilai strategisnya, baik sebagai tujuan wisata maupun untuk kepentingan militer AS di Arktik. Alaska kini mencakup sekitar 17 persen dari total wilayah negara tersebut, menjadikannya sangat vital dalam konteks geopolitik melawan Rusia. AS juga berupaya untuk mengakuisisi Kuba dari Spanyol. Selama proses kemerdekaan pada tahun 1903, AS berhasil menyewa lahan di Teluk Guantanamo. Namun, hubungan antara AS dan Kuba memburuk selepas revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro pada tahun 1959, terutama selama masa Perang Dingin. Pada awal abad ke-20, AS berusaha untuk memperkuat kehadirannya di Karibia, yang berlangsung pada tahun 1917 ketika AS membeli Hindia Barat Denmark, kini dikenal sebagai Kepulauan Virgin, dengan harga 25 juta dolar AS (Rp386,1 miliar). Akuisisi ini tidak hanya memperkuat posisi AS di kawasan tersebut tetapi juga menjadikan Kepulauan Virgin sebagai salah satu tujuan wisata penting pasca Perang Dunia II. Rencana ambisius AS untuk membeli Greenland, sebuah wilayah otonom Denmark, juga menjadi perhatian. Di tahun 1946, Presiden Harry Truman menawarkan 100 juta dolar AS (Rp1,5 triliun) dalam bentuk emas untuk mengakuisisi Greenland, dan di tahun 2019, mantan Presiden Donald Trump kembali mengungkapkan minat serupa. Meskipun sempat terjadi konflik diplomatik ringan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Mei 2021 menyatakan bahwa AS tidak memiliki niatan untuk membeli Greenland saat ini. ANTARA