JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Teni Widuriyanti, menekankan bahwa kunci untuk keberhasilan program *Compact* yang dirancang oleh *Millennium Challenge Corporation* (MCC) terletak pada peran aktif pemerintah daerah. Menurutnya, entitas pemerintah daerah, khususnya unit pelaksana proyek atau *Project Implementation Unit* (PIU) di tingkat regional, memiliki posisi penting dalam melaksanakan program ini. Teni menyampaikan kepada khalayak dalam acara *MCC Entry-into-Force (EIF) Event* di Jakarta bahwa selama pelaksanaan proyek ini, lima tingkat regional dianalisis untuk menjamin keberhasilan. Pemberdayaan pemerintah daerah menjadi salah satu prioritas yang sangat krusial dalam konteks ini. Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan *Millennium Challenge Account-Indonesia II* (MCA-II) bertujuan untuk mengatasi isu intermediasi keuangan yang tinggi serta belum berkembang dengan baik di Indonesia. Investasi yang dialokasikan mencapai 649 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2024-2029. Sebagai bagian dari inisiatif ini, hibah *Compact* kedua dari MCC yang berjumlah 649 juta dolar AS untuk Indonesia akan membangun kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, MCC memberikan wewenang penuh kepada Indonesia untuk menjalankan Program *Compact* yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Pada skema hibah MCC, negara mitra diberi tanggung jawab untuk membentuk entitas pengelola bernama MCA yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk konteks Indonesia, entitas yang dibentuk dikenal sebagai MCA-Indonesia II, bertugas mengelola serta melaksanakan program ini dengan baik. Tujuan utama MCA-Indonesia II adalah untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas dalam perencanaan, persiapan proyek, serta menciptakan solusi pembiayaan inovatif untuk infrastruktur. Selain itu, fokus juga diberikan pada peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang khususnya dimiliki oleh perempuan. Program ini direncanakan akan dilaksanakan di lima provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali, memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan masyarakat luas. Dalam skema hibah *Compact*, kontribusi dari Pemerintah Indonesia mencapai 49 juta dolar AS, sementara total dana dari MCC adalah 649 juta dolar AS. Pengelolaan program ini diamanahkan kepada MCA-Indonesia II yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Teni menegaskan bahwa dengan dukungan dari MCA-Indonesia serta konsultan yang berdedikasi, setiap entitas pelaksana akan diperkuat dengan alat, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Bantuan teknis akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas, sehingga mereka tidak hanya siap untuk memberikan hasil, tetapi juga melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Misi utama mereka adalah membentuk jaringan entitas yang kompeten dan tangguh guna memastikan keberhasilan program *Compact* di setiap level. Lebih lanjut, Teni mengungkapkan bahwa pihaknya diharapkan akan menerapkan strategi pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu perbaikan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan secara langsung. Prosedur tertulis untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan di tingkat pusat maupun daerah guna memastikan konsistensi dan dampak yang signifikan dari upaya tersebut. Ia menekankan bahwa evaluasi pemantauan yang ketat dan rutin bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah alat penting untuk menjaga kualitas dan dampak dari program *Compact*. Pada intinya, evaluasi dan pemantauan tidak semata-mata tentang proses, namun lebih pada hasil konkret yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. ANTARA