JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat militer yang juga merupakan *Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS), Khairul Fahmi, menyatakan bahwa dukungan penuh dari pemerintah sangat diperlukan untuk mendirikan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI. Dukungan tersebut mencakup anggaran, fasilitas, serta penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menurut Fahmi, jika dukungan tersebut dapat diberikan secara konsisten, proses pembentukan Angkatan Siber yang sepenuhnya operasional diperkirakan akan memakan waktu antara 15 hingga 20 tahun. Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan menantangnya proses tersebut. Fahmi juga menyoroti bahwa saat ini kita hidup di tengah era revolusi informasi, di mana perang siber telah menjadi salah satu strategi yang diadopsi oleh negara-negara untuk menyerang satu sama lain. Melalui *cyber warfare*, sebuah negara dapat menyerang dengan memanfaatkan arus informasi dan data yang dapat memengaruhi masyarakat. Strategi ini berpotensi membuat kestabilan suatu negara terganggu. Selain itu, peperangan siber juga bisa dilakukan dengan meretas sistem manajemen data negara lain. Dengan alasan ini, Fahmi berpendapat bahwa pendirian Angkatan Siber menjadi langkah yang patut dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa dibutuhkan investasi yang signifikan untuk membangun dan mengembangkan Angkatan Siber sebagai garda terdepan pertahanan siber nasional. "Pembangunan matra siber memerlukan investasi yang besar dalam hal infrastruktur yang aman dan modern," tegas Fahmi. Ia menambahkan bahwa Angkatan Siber juga harus dilengkapi dengan teknologi canggih serta kemampuan SDM yang terlatih dan kompeten. Fahmi menyatakan bahwa pengembangan doktrin, strategi, dan kerangka hukum untuk operasional siber militer juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pembangunan matra ini membutuhkan modal yang signifikan dan jangka waktu yang cukup lama. Dalam proses ini, Fahmi menyarankan agar pemerintah memperkuat satuan-satuan yang telah ada, seperti Pusat Pertahanan Siber (Pussiber) TNI, serta elemen-elemen komunikasi dan elektronika (komlek) di setiap matra. Satuan-satuan tersebut harus mampu bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat ketahanan data nasional. Dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi tersebut, Fahmi percaya bahwa pertahanan siber di Indonesia akan semakin kokoh dan siap menghadapi tantangan di dunia maya. ANTARA