JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pertamina dinyatakan sangat siap dalam memproduksi dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan sulfur rendah. Hal ini sejalan dengan kebijakan progresif yang diterapkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang berfokus pada penerapan *low sulfur* dalam sektor transportasi di seluruh Indonesia. Ferdy Hasiman, seorang peneliti dari Alpha Research Database, mengungkapkan kesiapan Pertamina untuk mendukung langkah pemerintah tersebut. Kesiapan ini bagian dari tanggung jawab yang diemban BUMN energi itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengharuskan mereka menyediakan BBM untuk kepentingan rakyat Indonesia. Menurut informasi yang diterima, kilang Pertamina di Balongan telah mampu memproduksi hingga 900 ribu barel per bulan untuk produk diesel rendah sulfur. Pertamina dikenal selama ini telah memproduksi jenis *low sulfur* dan siap untuk mendistribusikan produk ini ke pasaran. Beberapa produk BBM rendah sulfur yang sudah ada, seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, memiliki kandungan sulfur yang rendah, yakni 50 ppm. Pertamina Dex, salah satu produk unggulan, adalah bahan bakar diesel yang memiliki angka setana (Cetane Number - CN) tertinggi, yaitu CN 53 dengan kandungan sulfur 50 ppm. BBM ini dirancang untuk menjaga performa mesin serta meningkatkan daya dan efisiensi pembakaran. Selain itu, ia juga ramah lingkungan dengan emisi gas buang yang lebih rendah, sudah setara dengan standar Euro 4. Di sisi lain, ada juga produk Dexlite yang merupakan varian bahan bakar diesel, memiliki CN minimal 51 dan kandungan sulfur maksimum 1.200 ppm. BBM jenis ini juga berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup. Ferdy memberikan penilaian positif terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan BBM rendah sulfur. Ia menganggap itu sebagai langkah yang berani dan bijaksana yang perlu didukung oleh masyarakat agar ekosistem lingkungan tetap terjaga dengan baik. Namun, harus dicatat bahwa harga BBM dengan sulfur rendah ini lebih tinggi dibandingkan dengan BBM konvensional. Hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks distribusi ke seluruh Indonesia, di mana harga yang lebih tinggi dapat membebani masyarakat. Ia pun menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan subsidi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), agar harga BBM *low sulfur* dapat lebih terjangkau di seluruh wilayah. Selain itu, fokus penerapan kebijakan ini sebaiknya dimulai dari daerah dengan tingkat polusi yang tinggi, seperti Jakarta, untuk meminimalisir dampak negatif pada masyarakat. Dalam hal distribusi, Ferdy menekankan bahwa Pertamina telah mempersiapkan diri dan akan memulai penjualan BBM rendah sulfur di Jakarta, mengingat tingginya polusi udara di kota tersebut. Pertamina berencana untuk menjual produk ini di tiga SPBU di Jakarta sebagai langkah awal dalam penerapan kebijakan yang lebih luas. ANTARA