**Borneonews - Jakarta**, Pengamat militer yang juga merupakan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menekankan pentingnya memastikan bahwa keberadaan Angkatan Siber Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mengancam hak-hak privasi masyarakat. Ia berpendapat bahwa regulasi yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa kehadiran matra siber mampu menjaga kebebasan serta hak-hak privasi setiap individu.
Khairul Fahmi menjelaskan, Angkatan Siber sebagai unsur keempat dalam struktur TNI memiliki tugas penting untuk mengantisipasi dan merespons berbagai serangan siber yang mungkin dilakukan oleh negara atau pihak eksternal. Dalam menjalankan tugas ini, aktivitas Angkatan Siber harus dilakukan secara transparan agar tidak melenceng dari tujuan yang seharusnya dan mengancam kebebasan masyarakat di ranah siber.
Lebih lanjut, Fahmi mengungkapkan perlunya adanya undang-undang yang tegas untuk mengatur regulasi kerja Angkatan Siber TNI. Ia juga mendorong pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pengawasan independen, seperti Komisi Informasi dan Ombudsman, serta organisasi yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia, guna melakukan pengawasan terhadap aktivitas Angkatan Siber.
Edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak mereka di ruang siber juga menjadi fokus penting, menurutnya. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak-hak yang dimiliki serta cara melaporkan jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya mekanisme tersebut, Khairul Fahmi yakin bahwa keberadaan Angkatan Siber dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga keamanan negara.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, menyatakan pada 16 Agustus bahwa sudah saatnya Indonesia mempersiapkan pembentukan matra keempat TNI melalui penguatan Angkatan Siber. Dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Bambang Soesatyo menyatakan bahwa penguatan matra ini sangat penting, mengingat posisi geopolitik Indonesia yang rawan terhadap ancaman, terutama karena negara ini berbatasan langsung dengan negara-negara persemakmuran Inggris, termasuk Malaysia, Singapura, dan Australia.
ANTARA
Menjaga Hak Privasi Masyarakat dalam Keberadaan Angkatan Siber TNI
Bagikan:

JAKARTA –
Komentar0
Jadilah yang pertama membagikan
Bagikan:

Berita Terkait
Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan Sampaikan Poin Tuntutan
DPKP Kotim Serahkan STD-B kepada Desa Bukit Indah, Data Pekebun Sawit Swadaya Diperkuat
Bobon Santoso Sajikan 3.000 Porsi Makanan untuk Petugas dan Warga Terdampak Karhutla di Tumbang Nusa
Jejak Kreativitas Penulis Kalteng Terabadikan dalam Buku Jejak Tutur di Punggung Aksara
Puncak BIK 2026 di Kobar, Pemkab Dorong Akses Keuangan Menjangkau UMKM hingga Desa
Gubernur Kalteng Ajak Tokoh Agama Perkuat Pesan Perdamaian
Komentar (0)
Memuat komentar…







