MATARAM –
**Borneonews - Lombok Timur**, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengadakan sebuah *workshop* yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan desa yang bersifat akuntabel dan berkelanjutan di wilayah Lombok Timur. Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Perwakilan BPKP NTB, Mudzakir, menjelaskan bahwa dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia. "Kegiatan ini dilaksanakan demi meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa," ungkapnya saat acara berlangsung. *Workshop* ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Mudzakir menekankan peran BPKP dalam melakukan pengawasan agar program-program yang diamanatkan oleh Presiden dapat dijalankan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam melakukan pengawasan antara lembaga pusat, daerah, dan desa. Dalam hal ini, BPKP memperkenalkan aplikasi Siswaskeudes, yang dirancang untuk membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Aplikasi ini mendukung proses mulai dari perencanaan audit yang berbasis risiko, pengujian bukti audit, dokumentasi aktivitas audit, hingga penyusunan laporan audit. "Melalui instrumen pengawasan ini, hasil dan proses pengawasan yang bersifat kolaboratif akan memunculkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya. Sementara itu, Pj Sekda Lombok Timur, Hasni, memberikan apresiasi kepada pihak BPKP NTB atas inisiatif yang diambil dalam meningkatkan tata kelola pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan komitmennya untuk mengubah status desa menjadi mandiri, dengan harapan melalui koordinasi dan sinkronisasi program dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa akan dapat terwujud setiap tahunnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi (PKEI) Kemendes PDTT, Widarjanto, menekankan pentingnya pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Widjanto mengungkapkan bahwa paradigma baru dalam pembangunan ekonomi desa harus melibatkan optimalisasi BUMDesa sebagai agen perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, pemanfaatan dana desa dapat berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran, karena dana tersebut juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja setempat. ANTARA