JAKARTA –
**Borneonews - Badung**, Negara-negara yang tergabung dalam kategori Selatan Global, mencakup wilayah Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Oseania, menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan, ketidakadilan, serta kurangnya akses terhadap infrastruktur modern menjadi isu sentral yang menghambat kemajuan di kawasan ini. Kondisi ini mengakibatkan berbagai negara di Selatan Global kesulitan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Ketergantungan terhadap bantuan ekonomi dari negara-negara maju di belahan utara Bumi juga menciptakan kesenjangan signifikan dalam akses pembiayaan global. Pencapaian SDGs tidak dapat dianggap berhasil jika masih terdapat negara-negara yang tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang merata untuk mencapai target tersebut. Demi mencapai keadilan dalam distribusi pembiayaan, negara Selatan Global perlu merumuskan pendekatan baru yang lebih efektif terkait akses ke sumber daya finansial. Kerja sama internasional sangat penting dalam hal ini agar hasil yang dicapai bersifat inklusif, kuat, dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan pembiayaan yang masih menghambat sejumlah negara. Seringkali, alokasi anggaran, serta investasi, tidak sejalan dengan komitmen terhadap SDGs, sifatnya memperlambat pencapaian yang diinginkan. Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, menekankan perlunya sistem keuangan baru yang berkaitan langsung dengan dampak pembangunan. Sistem ini harus dapat menggali sumber daya baru yang bisa diinvestasikan untuk proyek yang mendukung pencapaian SDGs. Beberapa dana internasional, seperti Green Climate Fund dan Global Environment Facility, telah diperkenalkan untuk membantu negara berkembang menghadapi tantangan perubahan iklim. Namun, sering kali akses kepada dana tersebut tidak merata, terutama bagi negara yang memiliki kapasitas manajerial yang terbatas. Ketiadaan standar internasional yang menjamin kualitas dan jumlah pendanaan juga menjadi kendala bagi *Official Development Assistance* (ODA) dan jenis pembiayaan inovatif lainnya. Seringkali, negara-negara berkembang menerima bantuan tanpa adanya jaminan manfaat ekonomi yang jelas, sehingga menyulitkan untuk memaksimalkan dampak dari bantuan yang diberikan. Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, perumusan pembiayaan inovatif, yang dikenal dengan istilah *innovative financing*, menjadi sangat penting bagi negara-negara Selatan Global. Dalam upaya mendorong langkah tersebut, Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024. Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan global agar berdialog mengenai isu-isu yang dihadapi negara-negara Selatan, termasuk dalam hal pembiayaan. Salah satu skema yang dibahas dalam forum tersebut adalah *blended finance*, di mana dana publik dipadukan dengan dana swasta untuk menarik sumber daya tambahan demi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang menjanjikan, karena memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan dana swasta tanpa membebani anggaran negara secara signifikan. Contoh sukses di Indonesia meliputi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang berorientasi pada SDGs atau yang dikenal dengan *SDG bonds*. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam memobilisasi dana dari sektor swasta, untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada pencapaian SDGs, seperti penyediaan infrastruktur untuk air bersih, energi terbarukan, dan sanitasi. Di samping itu, metode pembiayaan kreatif (*creative financing*) juga dipandang sebagai salah satu solusi penting, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengalaman India dapat dijadikan contoh, di mana desain pembiayaan yang memungkinkan bank bersaing untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah kepada UMKM yang berkolaborasi dengan perusahaan besar telah terbukti efektif. Hal ini mampu menurunkan biaya pembiayaan bagi UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Optimalisasi *foreign direct investment* (FDI) juga diusulkan sebagai langkah strategis. Meskipun terjadi penurunan global FDI sebesar 2 persen di tahun lalu, kawasan Asia Tenggara justru mencatatkan peningkatan investasi hingga 1,3 persen, mencapai angka 226 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di Selatan Global memiliki potensi yang sangat dapat dioptimalkan untuk menarik investasi asing. Masih terdapat tantangan di mana mayoritas aliran investasi tetap berfokus pada negara-negara maju. Hanya sekitar 23 persen dari total alokasi FDI yang mengalir ke kawasan Asia-Pasifik, sementara negara-negara berkembang maupun yang kurang berkembang menerima jumlah yang jauh lebih sedikit dari aliran modal global. Oleh karena itu, negara-negara di Selatan Global perlu menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi investasi asing, melibatkan kebijakan insentif yang tepat demi menarik lebih banyak FDI dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara bersamaan, pola investasi yang lebih inklusif diperlukan, agar negara-negara Selatan Global dapat memaksimalkan manfaat dari aliran modal global. Hal ini juga berarti mendorong investasi lebih banyak dari negara-negara berkembang ke sesama negara Selatan, sehingga ketergantungan pada negara-negara maju dapat berkurang. Kerja sama Selatan-Selatan telah menunjukkan potensi penting pada saat krisis, terutama selama pandemi COVID-19. Negara-negara dalam kategori Selatan Global saling berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memperkuat aliran pembiayaan di tingkat nasional, regional, serta global. Kerja sama ini menjadi esensial dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Inovasi dalam penyediaan pembiayaan, seperti *blended finance* dan *creative financing*, menjadi solusi utama yang potensial bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan ini. Meskipun terdapat berbagai hambatan, pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam pembiayaan pembangunan dapat membuka jalan bagi negara-negara Selatan Global untuk mencapai SDGs dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. ANTARA