MANADO –
**Borneonews - Manado**, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara menjelaskan bahwa terdapat empat model intervensi spesifik yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya stunting. Langkah-langkah intervensi ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan semangat gotong royong. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, D Tino Tandaju, menyatakan bahwa intervensi yang diusulkan meliputi peningkatan dan penyediaan air bersih, akses serta kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran serta praktik pengasuhan dan gizi bagi ibu dan anak, serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi. Untuk intervensi peningkatan dan penyediaan air bersih, upaya yang dilakukan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang memadai. Dalam hal peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi serta kesehatan, perhatian diberikan pada layanan Keluarga Berencana melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan tunai untuk keluarga kurang mampu (Program Keluarga Harapan/PKH), serta peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan yang baik. Penyebarluasan informasi juga menjadi salah satu intervensi yang penting. Ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk konseling perubahan perilaku antar-pribadi dan penyuluhan pengasuhan bagi orang tua. Selain itu, akses ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan perkembangan anak juga dibutuhkan, disertai dengan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja serta upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam usaha meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, para pemangku kepentingan berperan dalam menyediakan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi keluarga yang kurang mampu. Mereka juga berkontribusi dalam fortifikasi bahan pangan utama seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta penguatan regulasi terkait label dan iklan pangan juga menjadi fokus. "Untuk mencegah stunting, diperlukan sinergi dari semua pemangku kepentingan, kita tidak bisa bertindak sendiri-sendiri," tegas D Tino. Angka prevalensi stunting di Sulawesi Utara, yang dihuni lebih dari 2,6 juta jiwa, tercatat mencapai 20,5 persen berdasarkan survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022. Sayangnya, angka ini mengalami peningkatan menjadi 21,3 persen pada tahun 2023, sesuai dengan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Target prevalensi stunting yang ditetapkan untuk periode tersebut adalah sebesar 15,42 persen. ANTARA