DENPASAR –
**Borneonews - Nusa Dua, Bali**, Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menghadapi pembagian ekonomi yang terlihat jelas antara wilayah utara dan selatan yang menyebabkan dinamika geopolitik yang berpengaruh pada situasi ekonomi global. Istilah ekonomi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Oglesby, seorang aktivis politik asal Amerika Serikat, pada tahun 1969. Dua istilah tersebut juga seringkali diasosiasikan dengan istilah *Dunia Ketiga*, yang merujuk kepada negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang masih rendah dan sebagian besar terletak di luar wilayah Eropa serta Amerika Utara. Meskipun begitu, tidak semua negara di belahan selatan diklasifikasikan sebagai berpenghasilan rendah, seperti misalnya Australia dan Selandia Baru yang memiliki ekonomi yang lebih maju. Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Mansury, saat ini banyak negara yang mengalami fragmentasi ekonomi, di mana banyak pihak lebih memprioritaskan kepentingan kelompoknya masing-masing. Akibat dari fragmentasi ini, tren investasi asing langsung dilaporkan mengalami penurunan sebesar tujuh persen secara global pada tahun 2023, berbarengan dengan penurunan perdagangan global yang juga hampir serupa. Dalam jangka panjang, fragmentasi ekonomi ini dipercayai dapat menimbulkan variasi biaya dalam hasil ekonomi global, dengan estimasi dampak sekitar empat persen. Sayangnya, negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari masalah ini. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi penyelenggaraan Forum Indonesia-Afrika (IAF) Ke-2 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (HLF MSP) yang diadakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada 1-3 September 2024. Agenda utama dari forum tersebut adalah memperkuat kerja sama saling menguntungkan di antara negara-negara berkembang yang mayoritas berada di bagian selatan, termasuk Afrika dan Indonesia. Mengusung semangat Bandung yang ditetapkan sejak Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, forum ini bertujuan untuk merancang masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu hasil signifikan dari forum tersebut adalah tercapainya kesepakatan bisnis yang mencapai angka 3,5 miliar dolar AS, yang meningkat enam kali lipat dibandingkan dengan kesepakatan yang dicapai pada forum pertama tahun 2018, yang hanya sebesar 586,6 juta dolar AS. Berlanjut pada potensi yang dimiliki Afrika, Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan bahwa benua yang dikenal sebagai yang terbesar ke dua di dunia ini kaya akan sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak. Afrika menyimpan sekitar 30 persen cadangan mineral dunia, delapan persen cadangan gas alam, dan 12 persen cadangan minyak. Lebih dari itu, benua ini tercatat memiliki 40 persen dari total emas yang ada di dunia, serta mencakup 90 persen dari kromium dan platina, dan ditunjang dengan cadangan kobalt, berlian, dan uranium yang juga terbesar secara global. Tidak hanya dari segi sumber daya alam, Forum Ekonomi Dunia (WEF) juga mencatat bahwa pada tahun 2022, Afrika memiliki populasi sekitar 1,3 miliar jiwa, dengan proyeksi bahwa 60 persen di antara mereka berusia di bawah 25 tahun. Pada tahun 2030, populasi muda di benua ini diperkirakan akan menyumbangkan 42 persen dari keseluruhan populasi pemuda di dunia. Kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Afrika menunjukkan kemiripan dengan Indonesia. Keduanya memiliki manfaat dari potensi yang dimiliki, ditambah dengan bonus demografi, yaitu diperkirakan sekitar 70 persen penduduk Indonesia akan berada pada usia produktif pada tahun 2045. Selain itu, keduanya mengusung visi yang sejalan, yakni Agenda Afrika 2063 dan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk menciptakan kemajuan dan mengatasi tantangan geopolitik yang ada, inovasi menjadi suatu keharusan. Diperlukan upaya agar sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang tidak hanya sekadar dapat dijual sebagai bahan mentah. Profesor ekonomi dari Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro, menandaskan bahwa ada tiga hal penting yang perlu dipenuhi oleh negara berkembang kaya sumber daya alam, yaitu modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Secara faktual, banyak negara di bagian selatan dunia yang telah menerima investasi asing dari negara maju dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Namun, kolaborasi ini perlu dievaluasi agar tidak sekadar mengekstrak sumber daya alam, melainkan juga harus berorientasi pada penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi produk di negara berkembang itu sendiri, seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan komoditas nikel. Dengan langkah ini, semakin banyak modal asing yang dapat masuk untuk pengolahan komoditas tersebut, misalnya dari nikel yang diubah menjadi bijih nikel, kemudian menjadi baja dan sebagai bahan baku dalam produksi baterai kendaraan listrik. Tren kendaraan listrik ini menjadi metode strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga lingkungan dengan meminimalisir emisi karbon dari kendaraan konvensional. Salah satu tantangan utama bagi negara berkembang adalah kurangnya akses terhadap teknologi yang esensial dalam meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, negara-negara di bagian selatan harus berusaha untuk mengadopsi teknologi agar mampu meningkatkan pendapatan mereka dari kategori ekonomi rendah menjadi menengah, dan dari menengah menjadi kategori berpendapatan tinggi. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan metode rekayasa balik atau *reverse engineering*. Tanpa langkah ini, negara berkembang akan terus terjebak dalam situasi ketergantungan, terutama dengan mengandalkan bahan-bahan baku yang justru berasal dari negara mereka sendiri. Untuk menambah kemampuan sumber daya manusia, investasi juga harus difokuskan pada pengembangan infrastruktur digital, sehingga setiap individu dapat terhubung dengan internet. Tanpa akses internet, pengembangan sumber daya manusia akan terhambat, dan fokus pengembangan perlu diarahkan kepada inovasi di bidang pengetahuan, teknologi, dan mesin. Melihat keberhasilan Korea Selatan, yang mengalokasikan sekitar lima persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk penelitian dan pengembangan, adalah contoh baik untuk mengikuti dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor korporasi, dan masyarakat secara luas. Sementara itu, negara berkembang juga memiliki peluang untuk berperan dalam rantai pasok global. Untuk mengatasi fragmentasi ekonomi, pengembangan integrasi ekonomi yang lebih baik dan akses pasar yang lebih besar menjadi sangat penting. Negara-negara berkembang harus mampu berkolaborasi guna memastikan keberlanjutan rantai pasok mereka dalam sektor-sektor vital seperti pangan, energi, kesehatan, dan mineral kritis. Mineral kritis ini berperan penting untuk kestabilan ekonomi nasional dan pertahanan keamanan, sehingga jika terjadi gangguan pasokan, dampaknya akan signifikan. Di Indonesia, terdapat 47 mineral kritis, termasuk nikel, tembaga, timah, kobalt, fosfor, dan besi. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan sumber pendanaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, negara tidak seharusnya terjebak dalam utang, melainkan perlu mencari alternatif pendanaan yang inovatif, misalnya dengan mengandalkan skema pembiayaan campuran guna pembangunan infrastruktur dan riset serta pengembangan. ANTARA