JAKARTA –
**Borneonews - Tokyo**, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa pergeseran demografi yang terjadi di Indonesia dan Jepang dalam sepuluh tahun mendatang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Dalam sambutannya di acara Indonesia-Japan Human Resources Forum 2024 yang berlangsung di Tokyo, Ida memperjelas bahwa Indonesia akan mengalami apa yang disebut sebagai *bonus demografi*, di mana pada tahun 2035, sekitar 70 persen penduduk akan berada di usia produktif. Sementara itu, Jepang saat ini menghadapi tantangan penurunan jumlah populasi usia produktif, yang dikenal dengan istilah *aging population*. Ida menekankan bahwa perbedaan dalam demografi ini menciptakan peluang signifikan bagi kedua negara untuk saling melengkapi dan memperkuat hubungan bilateral. “Kedua negara memiliki peran penting dalam konteks kerja sama, dan kita dapat saling menguntungkan,” jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, terutama dalam konteks ketenagakerjaan, telah terjalin dengan baik. Salah satu bentuk kerja sama yang telah berjalan adalah program *specified-skilled workers* (SSW) yang memungkinkan generasi muda Indonesia untuk berkarier di Jepang. “Program pelatihan serta kerja sama telah menjadi jembatan bagi ribuan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di Jepang,” imbuhnya. Lebih lanjut, Ida menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sembilan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. “Kami tidak hanya berencana untuk berjalan, tetapi harus melakukan lompatan,” ujarnya menekankan pentingnya tindakan yang lebih agresif. Sembilan langkah tersebut mencakup transformasi balai latihan kerja, penyelarasan antara pendidikan dan pasar kerja (*link and match*), transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan bakat muda, serta perluasan akses ke pasar kerja luar negeri. Selain itu, ada juga visi baru untuk hubungan industrial, reformasi pengawasan, pengembangan ekosistem digital *SIAPKerja*, serta reformasi birokrasi. Ida optimis bahwa kolaborasi bilaterl Indonesia-Jepang dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Ini termasuk pemenuhan misi sembilan langkah dalam memperluas pasar kerja luar negeri dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada, termasuk program SSW yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di dunia global. Ia juga menekankan bahwa program SSW memberikan keuntungan tidak hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi perekonomian Jepang. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). “Oleh karena itu, semua pihak diharapkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang siap untuk bekerja,” imbuhnya, dengan menargetkan pengiriman 100.000 pekerja SSW dalam lima tahun ke depan. Sejak tahun 1993, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang telah mengirimkan peserta magang yang kini totalnya mencapai 110.000 orang. Dari tahun 2019 hingga Juni 2023, sebanyak 25.337 pekerja migran Indonesia di Jepang telah mendapatkan status residensi SSW. Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi, menambahkan bahwa 75 persen dari total Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang adalah pekerja migran dan peserta magang. Pasca-pandemi, tren jumlah WNI di Jepang terus meningkat, mulai dari sekitar 90.000 pada tahun 2022, meningkat menjadi 120.000 pada 2023, dan diprediksi mencapai 150.000 pada tahun ini. ANTARA