BOGOR –
**Borneonews - Karawang**, Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar) tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa staf, termasuk mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan *ruislag* atau tukar-menukar tanah. Kasus ini melibatkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan PT Jakarta Intiland. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengungkapkan bahwa kasus tersebut telah ditangani selama beberapa bulan terakhir dan masih dalam proses penyelidikan. Pihaknya terus bekerja untuk mengumpulkan berbagai barang bukti serta alat bukti yang relevan untuk memperkuat penyidikan. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari puluhan orang. Di antara mereka, terdapat sejumlah aparatur sipil negara, termasuk mantan Sekda Karawang, Acep Jamhuri. Kejaksaan pada tanggal 19 Agustus 2024 telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Acep Jamhuri agar hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Namun, karena adanya alasan tertentu, Acep tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Jabar akan menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Selain itu, dalam rangka menyelidiki dugaan korupsi terkait pelaksanaan *ruislag* terhadap tanah milik Pemkab Karawang seluas 4.935 m² yang terletak di Jalan Tuparev dengan tanah milik PT Jakarta Intiland seluas 59.087 m², tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jabar juga melaksanakan penggeledahan. Penggeledahan ini dilakukan di pendopo dan ruangan Sekda Karawang Acep Jamhuri pada pertengahan Mei 2024. Penggeledahan tidak hanya dilakukan di tempat Acep, tetapi juga di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, di mana Acep juga pernah menjabat sebagai kepala dinas, serta di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang. Dalam rangkaian penggeledahan, tim berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang didapatkan dari berbagai lokasi yang digeledah. Pengembangan kasus ini diharapkan dapat memunculkan kejelasan mengenai tindakan yang diambil terkait *ruislag* tersebut dan mengungkap adanya potensi pelanggaran hukum yang lebih dalam. ANTARA