DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang ada di seluruh Bali telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan operasi pasar serta bazar pangan murah secara lebih masif. Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi dalam rangka mengendalikan inflasi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan berlangsung pada September 2024. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa penggelaran operasi pasar dan bazar ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan umum daerah (perumda), Perum Bulog, serta pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan oleh Erwin dalam sebuah konferensi pers di Denpasar. Sebelumnya, Bank Indonesia Bali telah mengadakan Rapat Koordinasi untuk membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Galungan dan Kuningan. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, TPID di seluruh Bali, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, serta Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali. Erwin juga mengutip data dari BPS Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa inflasi di Bali tetap terjaga pada level 2,32 persen (yoy) hingga Agustus 2024. Angka ini masih berada dalam kisaran target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5±1 persen. Kepala Perwakilan BI Bali tersebut menekankan bahwa stabilitas inflasi di Bali merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, serta sinergi yang terjalin antara seluruh TPID di Bali, baik di tingkat provinsi maupun di kota/kabupaten. Namun, menjelang perayaan Galungan dan Kuningan, terdapat potensi peningkatan risiko inflasi, terutama pada beberapa komoditas penting seperti beras, daging babi, dan cabai rawit. Menurut Erwin, beras sebagai salah satu komoditas dengan bobot tertinggi menghadapi sejumlah tantangan seperti penurunan luas panen, pengiriman gabah ke luar Bali, serta ketersediaan beras yang cenderung mengalami defisit, apalagi saat arus wisatawan meningkat. Keterbatasan dalam penggilingan padi atau *rice milling unit* (RMU) di Bali juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi risiko inflasi tersebut, rapat koordinasi menyetujui beberapa langkah tindak lanjut yang berkaitan dengan strategi 4K, yang terdiri dari Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Dari sisi Ketersediaan Pasokan, kerja sama antar daerah akan ditingkatkan untuk memastikan adanya pasokan pangan dengan harga yang kompetitif. Selain itu, akan didorong pengembangan ekosistem ketahanan pangan dengan melibatkan perumda sebagai offtaker melalui mekanisme *contract farming*. Dalam hal Keterjangkauan Harga, TPID se-Bali sepakat untuk melanjutkan operasi pasar dan bazar pangan murah dengan lebih masif. Mengenai Kelancaran Distribusi, TPID se-Bali akan berupaya mengoptimalkan balai transportasi pangan dari Badan Pangan Nasional untuk mendukung logistik pangan di daerah. Dinas Perhubungan Bali juga akan meningkatkan pengawasan agar distribusi pangan tetap berjalan lancar, terutama di tengah kegiatan internasional, acara keagamaan, dan potensi curah hujan tinggi. Terkait dengan aspek Komunikasi Efektif, TPID se-Bali akan aktif menyebarkan informasi mengenai gerakan pangan murah dan pelaksanaan operasi pasar menjelang Galungan dan Kuningan. Selain itu, gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) akan dilanjutkan guna meningkatkan pasokan pangan di tingkat rumah tangga. Ini termasuk penanaman padi varietas unggul di lahan marjinal serta pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk memperkuat koordinasi antara TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, juga direncanakan untuk mengadakan High Level Meeting dalam waktu dekat. ANTARA