**Borneonews - Kuala Lumpur**, Malaysia telah secara tegas mengkritik tuduhan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terhadap Mesir, yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Pada Senin, 2 September, Netanyahu mengulangi penolakannya untuk menarik pasukannya dari Koridor Philadelphi, menyatakan bahwa jalur tersebut merupakan *lifeline* bagi Hamas untuk memperkuat persenjataan mereka. Kementerian Luar Negeri Malaysia, melalui pernyataan resmi yang disampaikan di Kuala Lumpur, menjelaskan bahwa sikap tidak bertoleransi dan arogansi yang ditunjukkan oleh rezim zionis Israel menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Palestina. Mereka menekankan bahwa pernyataan yang ditujukan kepada Mesir bersifat tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab, sehingga tidak layak untuk disampaikan. Pemerintah Malaysia menegaskan hak Mesir untuk menolak tuduhan tersebut dengan tegas. Negara ini juga menyatakan dukunga penuh terhadap upaya-upaya yang diusulkan oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat sebagai mediator dalam mencari solusi gencatan senjata yang permanen antara Israel dan kelompok Palestina, Hamas. Upaya ini berlandaskan pada rencana gencatan senjata tiga fase yang diusulkan oleh AS serta mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 (2024). Dalam pernyataan tersebut, Malaysia juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh rezim Israel sebagai bagian dari agresi yang tidak dapat diterima, yang mengakibatkan pembantaian warga Palestina di Gaza. Tindakan ini telah meluas ke beberapa kota di Tepi Barat, menyebabkan lebih banyak kerusakan serta menambah korban jiwa. Malaysia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta bertekad untuk memperjuangkan pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan garis batas yang ditetapkan sebelum tahun 1967, dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Selain itu, Malaysia juga akan berupaya bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa untuk memastikan keanggotaan penuh Palestina di PBB. ANTARA