PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Ketua Komisi Pemilih Umum Daerah (KPUD) Pontianak, Kalimantan Barat, David Teguh, menyampaikan pentingnya melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi administrasi dari dua bakal pasangan calon (bapaslon) untuk jabatan wali kota dan wakil wali kota Pontianak. Menurutnya, bapaslon yang dimaksud adalah Mulyadi - Harti dan Edi - Bahasan. Keduanya masih perlu melakukan beberapa perbaikan dalam berkas persyaratan mereka. "Dari hasil verifikasi administrasi, ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki untuk memenuhi ketentuan yang ada," ungkap David di Pontianak pada hari Kamis. Ia menjelaskan bahwa terdapat dokumen yang masih berbentuk surat keterangan yang perlu disesuaikan dengan norma yang berlaku. Selain itu, saat berkas diunggah ke sistem, ditemukan beberapa dokumen yang tidak dapat terbaca dengan jelas. Oleh karena itu, masa perbaikan administrasi dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 6 hingga 8 Agustus 2024. Meskipun demikian, terkait dengan hasil tes kesehatan fisik dan jiwa, kedua bapaslon tersebut dinyatakan layak untuk mengikuti Pilkada 2024. "Dari aspek kesehatan, keduanya dinyatakan memenuhi syarat untuk berkompetisi," klarifikasinya. David menambahkan bahwa secara keseluruhan, proses yang telah berlangsung hingga saat ini berjalan dengan baik. "Kami sekarang memfokuskan perhatian pada perbaikan administrasi yang perlu dilakukan," tambahnya. Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak, Ridwan, memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi bapaslon untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. "Kami selalu hadir untuk mengawasi setiap calon yang mendaftar, agar seluruh proses berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan," ujarnya. Ridwan melanjutkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan sejauh ini, pendaftaran dari masing-masing bapaslon telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Untuk tahap verifikasi, kami akan tetap memantau agar semua proses terlaksana dengan baik," tambahnya. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan semua tahapan dalam Pilkada ini dapat berjalan lancar dan transparan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung. ANTARA