BANDUNG –
**Borneonews - Cianjur**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melaporkan bahwa sebanyak 23 desa di 13 kecamatan mengalami dampak negatif akibat bencana kekeringan. Fenomena ini berlangsung selama dua bulan terakhir, dan sebagai respons, desa-desa tersebut mengajukan permohonan pembangunan sumur bor kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Wawang Kuswaya, menjelaskan pada hari Kamis bahwa masing-masing desa yang terdampak telah mengusulkan agar satu titik sumur bor dibangun sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan kekeringan di masa depan. Menurutnya, usulan tersebut merupakan bagian dari penanganan jangka panjang untuk mengatasi krisis air yang sering terjadi setiap tahunnya saat musim kemarau. Wawang merinci bahwa sejumlah kecamatan yang terpengaruh oleh bencana ini antara lain Cugenang, Ciranjang, Gekbrong, Campakmulya, Kadupandak, Agrabinta, Cijati, Cidaun, Naringgul, Cikalongkulon, Karangtengah, dan Pagelaran. Sementara dua kecamatan lainnya, Cibeber dan Cilaku, juga mengalami dampak serupa meski belum ada laporan tertulis mengenai hal ini. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dari 23 desa yang mengajukan bantuan, diperkirakan ada sekitar 7.009 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 21.707 jiwa yang terkena dampak. Usulan pembangunan sumur bor ini akan disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Cianjur untuk diproses lebih lanjut. Untuk penanganan sementara, masyarakat di desa yang terkena dampak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Cianjur atau BPBD untuk mendapatkan bantuan pendistribusian air bersih. Pendistribusian tersebut dapat dilakukan oleh truk tangki dari Perumdam Tirta Mukti Cianjur atau Palang Merah Indonesia (PMI) Cianjur. Wawang menegaskan bahwa BPBD Cianjur tidak dilengkapi dengan armada truk tangki untuk pendistribusian air bersih, sehingga bentuk bantuan akan bergantung pada pihak-pihak yang memiliki fasilitas tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Cianjur, Hendri Prasetyadi, mengungkapkan bahwa setelah menerima usulan dari BPBD, ada beberapa langkah yang akan diambil untuk merealisasikan pembangunan sumur bor di area yang sering mengalami kekeringan. Salah satunya adalah dengan memasukkan pengajuan tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya, pihaknya akan menyusun skala prioritas untuk desa-desa yang lebih membutuhkan, serta memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Hendri juga menambahkan bahwa untuk mendirikan satu titik sumur bor, dibutuhkan biaya yang cukup signifikan, berkisar antara Rp50 juta hingga Rp200 juta. Angka tersebut sangat tergantung pada kondisi di lapangan. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menganggarkan pembangunan sekitar empat titik sumur bor sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan. ANTARA