SAMARINDA –
**Borneonews - Tenggarong, Kaltim**, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) di Kalimantan Timur menekankan pentingnya pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan ketahanan iklim global. Ahyani Fadianur, Asisten II Setkab Kukar, menjelaskan dalam sebuah sosialisasi yang diadakan dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia bahwa ada tiga faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan mangrove yang lestari, yaitu kolaborasi, zonasi, dan pemanfaatan. Dalam kesempatan sosialisasi ini, yang difokuskan pada percepatan rehabilitasi mangrove dan pengelolaan ekosistem mangrove, ia menekankan bahwa pelestarian ekosistem ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Partisipasi berbagai pihak sangat penting, sehingga pembagian peran dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya bersama yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membangun komitmen serta kolaborasi dalam pelestarian lingkungan, khususnya untuk mempercepat rehabilitasi mangrove. Pemkab Kukar mengapresiasi BRGM RI yang telah menjadi mitra strategis dalam program ini. Dukungan pemerintah daerah untuk pelestarian lingkungan hidup sangat jelas terlihat, yang bahkan tercantum dalam visi dan misi Program Kukar Idaman. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan, dengan sasaran utama pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Rehabilitasi mangrove, baik di tingkat global maupun nasional, mengalami penguatan dan pengarah yang lebih jelas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan tahun 2021 hingga 2030 sebagai Dekade Restorasi PBB, dengan target mengembalikan 350 juta hektare lahan, termasuk ekosistem mangrove. Dorongan untuk restorasi mangrove di tingkat global juga didukung oleh Global Mangrove Alliance (GMA), yang menargetkan peningkatan tutupan mangrove secara global sebesar 20 persen pada tahun 2030, setara dengan sekitar 3 juta hektare. Pemerintah Indonesia pun aktif mendorong langkah-langkah ini dengan menargetkan rehabilitasi 637 ribu hektare lahan mangrove hingga tahun 2024. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus dalam rehabilitasi mangrove nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120/2020 mengenai BRGM. Kukar sendiri menjadi salah satu lokasi indikatif untuk rehabilitasi mangrove ini. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kukar adalah keberadaan tambak yang berkembang di kawasan hutan mangrove seluas 87,13 hektare. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai tambak rakyat yang ramah lingkungan, guna memastikan kelestarian mangrove sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ahyani menambahkan, rehabilitasi mangrove di Kukar tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan penanaman. Pada kawasan yang mengalami abrasi pantai yang serius, pembangunan struktur sipil teknis akan diperlukan sebagai penahan atau pemecah gelombang untuk melindungi ekosistem tersebut. ANTARA