MAKASSAR –
**Borneonews - Mamuju**, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, mengajak pemerintah daerah di enam kabupaten untuk meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, terutama terkait dengan risiko gempa bumi yang dapat terjadi di wilayah tersebut. Dalam sebuah pernyataan di Mamuju, Kamis, Bahtiar menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap bencana. "Sebagai representasi dari pemerintah pusat di daerah, saya mengimbau setiap pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat agar lebih siap menghadapi risiko bencana, terutama gempa bumi," ungkapnya. Ajakan yang disampaikan oleh Bahtiar itu merupakan langkah lanjut dari pertemuan antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan beberapa kepala daerah di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut membahas tentang area megathrust yang berpotensi menimbulkan bencana besar di tanah air. Bahtiar juga mengajak semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan upaya kesiapsiagaan. Ini meliputi langkah mitigasi baik yang bersifat struktural maupun non-struktural, yang harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan bangunan yang tahan gempa serta perencanaan tata ruang pantai yang memperhatikan potensi tsunami. Dia menambahkan, penting bagi masyarakat untuk dibekali keterampilan melakukan tindakan awal yang tepat guna keselamatan saat terjadinya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, ia menekankan perlunya pemerintah mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman seismik dan dampak yang menyertainya. Di antara langkah-langkah yang perlu diambil, Bahtiar menyebutkan perlunya pemeriksaan terhadap alat-alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, serta memastikan bahwa tempat evakuasi dan jalur-jalur evakuasi dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan. “Penting juga untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat mengenai risiko gempa bumi dan tsunami, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka,” tambahnya. Lebih jauh, ia mengingatkan perlunya ketersediaan papan informasi, rambu-rambu evakuasi yang jelas, serta koordinasi yang baik dalam mekanisme penanggulangan bencana bersama semua pemangku kepentingan. "Simulasi rencana kontingensi pun sangat penting untuk menghadapi bencana. Ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat dan dilakukan dengan koordinasi yang intensif dengan pusat pengendali operasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing dan juga Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BNPB," tutup Bahtiar. ANTARA