JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Meningkatnya nilai tukar dolar AS berbanding dengan berbagai mata uang lainnya memberi dampak serius bagi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian di pasar keuangan global, inflasi yang tidak terkendali, serta ketegangan geopolitik antar negara menjadi faktor penyebabnya. Situasi ini memaksa nilai rupiah, sebagai salah satu mata uang yang kurang berpengaruh, semakin menjauh dari stabilitas. Akibat dari kondisi tersebut, biaya yang diperlukan untuk membeli mata uang dolar tentunya akan semakin meningkat. Hal ini memicu ketergantungan yang lebih tinggi terhadap penggunaan dolar AS dalam kegiatan perdagangan internasional, di mana pelaku bisnis harus terlebih dahulu mengonversi mata uang lokal mereka. Keadaan yang kurang menguntungkan ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif dalam mengurangi ketergantungan pada dolar AS, terutama dalam transaksi bilateral dengan negara mitra. Salah satu solusi yang dianggap paling tepat adalah dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan lintas negara. Langkah ini diharapkan akan membantu menstabilkan nilai rupiah dan mengurangi pengaruh fluktuasi nilai dolar terhadap ekonomi domestik. Dengan kondisi mata uang yang lebih stabil, Indonesia akan mampu memperkuat pasar keuangan domestiknya, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia telah terlibat dalam kesepakatan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transactions/LCT), yang memfasilitasi negara-negara untuk menggunakan mata uang nasional mereka dalam transaksi internasional. Salah satu keuntungan utama dari LCT adalah peningkatan aktivitas ekspor dan impor, menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik, serta memudahkan proses pembayaran lintas batas. Semua hal ini diharapkan dapat membawa manfaat yang saling menguntungkan bagi ekonomi masing-masing negara yang terlibat. Penggunaan LCT sangat penting bagi Indonesia, yang terlihat dari pembentukan Satgas Nasional LCT pada 5 September tahun lalu di sela-sela KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Satgas ini bertugas untuk mendorong penggunaan rupiah dalam perdagangan dengan negara mitra. Anggotanya terdiri dari perwakilan berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia serta kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri. Satu tahun berselang, pada 29 Agustus, lembaga-lembaga yang terlibat dalam satgas tersebut menegaskan komitmen mereka untuk mempromosikan penggunaan rupiah dalam perdagangan lintas batas dengan menandatangani perjanjian kerjasama. Perjanjian ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menyinkronkan program-program yang terkait dengan LCT antara masing-masing lembaga. Ferry Irawan, Deputi Koordinasi Makroekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mencatat bahwa pelaksanaan skema LCT telah menyebabkan lonjakan nilai perdagangan lintas batas serta jumlah pelaku yang terlibat dalam transaksi tersebut. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan China dalam kerangka LCT, dan baru-baru ini telah menandatangani kesepakatan serupa dengan Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab. Pada paruh pertama tahun ini, total nilai LCT antara Indonesia dan mitranya tercatat mencapai US$4,7 miliar. Diproyeksikan bahwa angka tersebut akan meningkat 1,5 kali lipat pada akhir tahun dibandingkan dengan US$6,29 miliar yang tercatat pada 2023. Anggota Satgas Nasional LCT terus berupaya mencapai sinergi yang lebih tinggi, termasuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendorong pelaku usaha menggunakan rupiah dalam transaksi dan investasi langsung. Selain itu, satgas juga berusaha untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi di sektor perbankan dan keuangan demi mendukung inisiatif ini. Untuk mendukung interkoneksi lintas batas dan implementasi LCT, Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, telah menyusun cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI) sebagai pedoman untuk meningkatkan sistem pembayaran transnasional. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menjelaskan bahwa BSPI akan diterapkan melalui perluasan cakupan Kode QR Standar Indonesia (QRIS) agar dapat menjangkau lebih banyak negara, serta persiapan untuk menghubungkan infrastruktur sistem pembayaran nasional dengan negara mitra. Saat ini, QRIS, sebagai sistem pembayaran berbasis kode QR Indonesia, sudah tersedia di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia juga sedang mengupayakan kerjasama QRIS dengan beberapa negara lainnya, termasuk Jepang, Uni Emirat Arab, India, dan Korea Selatan. Selain itu, ada potensi untuk mendekati Laos, Vietnam, Kamboja, dan Oman agar dapat menggunakan QRIS di kawasan mereka. Bank Indonesia berperan aktif dalam Proyek Nexus untuk menghubungkan BI-Fast, fasilitas transfer dana antarbank, dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India di bawah koordinasi BIS Innovation Hub. Dalam fase ketiga proyek ini, Indonesia dan lima negara lainnya telah menyusun peta jalan untuk mencapai sistem pembayaran multilateral yang lebih efisien. Proyek ini kini memasuki fase keempat, di mana negara-negara setuju untuk membentuk organisasi skema Nexus yang diharapkan akan berfungsi sebagai penyelenggara proyek ini, dengan Indonesia menjadi pengamat khusus. Bank Indonesia juga telah mempersiapkan sistem transfer penyelesaian bruto waktu nyata (RTGS) untuk mengantisipasi permintaan interkonektivitas pembayaran di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa selain Indonesia, negara-negara G20 lainnya juga memandang pentingnya pengembangan dan penerapan sistem RTGS guna meningkatkan pembayaran lintas batas. LCT semakin dianggap sebagai skema yang menjanjikan oleh lebih banyak negara dalam menghubungkan sistem perdagangan dan pembayaran mereka, sehingga memberikan dampak positif yang saling menguntungkan bagi perekonomian masing-masing negara. Untuk berhasil dalam meningkatkan ekonomi melalui kesepakatan LCT yang telah dibentuk, Indonesia perlu memastikan adanya sinergi di antara semua pemangku kepentingan terlibat, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program dan strategi terkait dengan meciptakan sistem pemantauan yang handal. ANTARA