JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Keluarga dari para sandera asal Amerika Serikat yang kini berada di bawah kekuasaan Hamas mendesak pemerintah AS untuk mempertimbangkan dengan serius kemungkinan melakukan kesepakatan sepihak dengan kelompok tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembebasan anggota keluarga mereka, tanpa melibatkan Israel dalam proses negosiasi. Persoalan ini kini menjadi topik yang dibahas secara mendalam di pemerintahan Biden, seperti dilaporkan oleh NBC berdasarkan informasi dari lima sumber anonim yang mengetahui situasi tersebut. Sumber-sumber tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah AS sedang mengeksplorasi opsi yang mungkin tidak melibatkan partisipasi Israel. Meskipun demikian, pihak pejabat menyampaikan kepada keluarga sandera bahwa mereka berkomitmen untuk mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Namun, mereka juga menunjukkan bahwa kesepakatan yang melibatkan keterlibatan Hamas dan Israel tetap dipandang sebagai opsi terbaik. Peningkatan dorongan untuk melakukan kesepakatan—walaupun tanpa melibatkan Israel—muncul setelah ditemukannya jenazah Hersh Goldberg-Polin, seorang sandera yang juga merupakan warga ganda Amerika-Israel, di Gaza pekan lalu. Diskusi mengenai kesepakatan sepihak ini semakin mendengung seiring dengan keraguan yang dirasakan oleh anggota keluarga sandera dan sejumlah pejabat pemerintah akan kesediaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza sebagai syarat untuk pembebasan para sandera. Banyak analis serta pengamat internasional menilai bahwa Netanyahu tampaknya tidak berkeinginan mengakhiri konflik ini, melainkan memilih untuk melanjutkan operasi militer demi kepentingan politisnya sendiri. Di sisi lain, AS tetap menjadi sekutu terbesar Israel dalam konflik yang sedang berlangsung, dan tak jelas bagaimana Gedung Putih berencana untuk melakukan negosiasi langsung dengan Hamas tanpa sedikit banyak mengurangi dukungannya kepada Tel Aviv. Dalam upaya untuk mencapai perdamaian, selama beberapa bulan terakhir, AS, Qatar, dan Mesir telah melakukan berbagai upaya untuk menyepakati pertukaran tahanan dan gencatan senjata, serta untuk memberikan izin bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Namun, upaya tersebut terhenti akibat penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas untuk menghentikan serangan. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza meskipun ada resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang mendesak perlunya gencatan senjata segera. Akibatnya, lebih dari 40.800 warga Palestina, termasuk banyak perempuan dan anak-anak, telah kehilangan nyawa, sedangkan sekitar 94.000 lainnya mengalami luka-luka, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat. Blokade yang berlangsung di wilayah tersebut telah menyebabkan terjadinya kekurangan mendasar akan makanan, air bersih, dan obat-obatan, yang membuat sebagian besar kawasan tersebut hancur. Israel kini menghadapi tuduhan genosida atas tindakan yang dilakukannya di Gaza di hadapan Mahkamah Internasional, dan situasi ini semakin menambah kompleksitas konflik yang sedang berlangsung. ANTARA