JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Hippindo, mengemukakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah impor ilegal. Salah satu langkah kunci yang diperlukan adalah penguatan pengawasan serta penegakan hukum di seluruh pelabuhan yang ada di Tanah Air. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menegaskan bahwa kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait sangat penting demi menertibkan pelaku impor ilegal. Organisasi ini juga mengusulkan agar pemerintah mengambil inisiatif untuk meningkatkan jumlah produksi barang di dalam negeri. "Selain memindahkan titik impor, kami percaya penting untuk memperluas pasokan dari pabrik-pabrik lokal. Jika diperlukan, kolaborasi dengan pihak luar bisa dilakukan, tetapi harus ada syarat bahwa barang yang dihasilkan di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan domestik, bukan hanya untuk diekspor," ujar Budihardjo dalam sebuah keterangan di Jakarta, Kamis. Budihardjo menegaskan bahwa prioritas utama seharusnya adalah pemenuhan stok barang, baik yang bersifat pangan maupun non-pangan. Fokusnya diharapkan lebih kepada produk-produk yang saat ini masih kurang atau belum ada di Indonesia. Hippindo mendukung upaya untuk memetakan produk-produk yang belum diproduksi secara lokal, terutama yang memiliki potensi untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk mendukung hal ini, Budihardjo mengajak Kementerian Perindustrian untuk memberikan kemudahan dan dukungan bagi para produsen yang ingin memulai produksi. "Hippindo siap berkolaborasi untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dapat diakses oleh anggota kami, asalkan memenuhi standar dan regulasi yang berlaku," tambahnya. Lebih jauh, Budihardjo menyampaikan bahwa para peritel meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, pemindahan ini berpotensi memberatkan industri dan ritel di dalam negeri, mengingat infrastruktur di wilayah tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan Indonesia Barat, terutama terkait dengan transportasi dan logistik. "Biaya operasional yang tinggi, termasuk untuk transportasi dan distribusi, tentunya akan berujung pada peningkatan harga barang di pasar," pungkas Budihardjo. Kenaikan harga tersebut diyakini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat program *Belanja di Indonesia Aja* (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Budihardjo juga menekankan bahwa Hippindo mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan yang direncanakan harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampak terhadap industri serta konsumen. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, diharapkan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik. ANTARA