SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi tempat pertukaran ide antara para bakal calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Seno Aji dalam sebuah acara Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan di Aula Rektorat Unmul pada hari Kamis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unmul, Prof. Abdunnur, menekankan betapa pentingnya peran seorang pemimpin dalam menjaga serta melestarikan kebudayaan suatu daerah. Ia menyatakan, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budaya. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang dapat mempertahankan budaya, seperti nilai-nilai yang dijunjung oleh warga Nahdlatul Ulama dalam membangun peradaban." Abdunnur juga menggarisbawahi bahwa pemimpin harus memberikan kebijakan yang melindungi budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing yang bisa merusak. Menyongsong Generasi Emas 2045, ia mengingatkan pentingnya menanamkan pemahaman yang kuat tentang budaya lokal kepada generasi muda agar mereka dapat melestarikan warisan budaya tersebut. Ia berharap dialog ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam bagi calon pemimpin daerah akan pentingnya kebudayaan dalam proses pembangunan wilayah dan mendorong mereka untuk menyusun program yang efektif dalam menjaga dan merawat budaya di Benua Etam. Hadi Mulyadi, salah satu bakal calon Wakil Gubernur Kaltim, mengungkapkan bahwa budaya merupakan kumpulan aktivitas yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menilai budaya sebagai hasil dari proses kehidupan dan interaksi antar generasi. "Budaya adalah sekolah hidup manusia dalam bermasyarakat. Ini merupakan hasil dari proses kehidupan yang menjadi bagian integral dari keseharian kita," papar Hadi. Ia juga menjelaskan pentingnya mempertahankan budaya yang ada di Kaltim, yang kaya dengan berbagai etnis dan tradisi. Hadi menekankan bahwa tradisi lisan, seperti pembacaan pantun, merupakan salah satu bentuk budaya yang sangat penting untuk dilestarikan. "Sejak dulu, tradisi lisan seperti pantun telah menjadi bagian dari budaya kita. Ini adalah warisan yang harus kita jaga," tambahnya. Hadi, yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023, mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret dalam memajukan budaya di provinsi ini adalah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan. "Peraturan Daerah ini disahkan saat saya menjabat, dan Seno Aji ketika itu adalah unsur pimpinan DPRD provinsi. Jadi, regulasi untuk pemajuan kebudayaan ini adalah hasil kerja kami bersama," ungkapnya. Lebih jauh, Hadi menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota di Kaltim memiliki acara budaya masing-masing yang unik. Ia menegaskan pentingnya pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kaltim. "Kaltim memiliki keanekaragaman budaya yang sangat berharga. Ini adalah aset yang harus kita manfaatkan untuk kemajuan daerah," jelas Hadi. Seno Aji, sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kaltim dari kubu rival, juga berbicara tentang kekayaan kearifan lokal di Kaltim serta sejarah panjang masyarakat adat. Ia menyebutkan ada empat kesultanan yang ada di Kaltim, yaitu Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Paser, dan Kesultanan Gunung Tabur. "Empat kesultanan ini adalah bagian dari kekayaan budaya kita. Masyarakat adat kita memiliki kearifan lokal yang sangat berharga," jelas Seno, yang berpasangan dengan Bacagub Kaltim, Rudy Mas'ud. Di sisi lain, Seno juga mencermati tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat adat, terutama berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Ia menekankan pentingnya adanya sinergi antara kepentingan masyarakat adat dan industri. "Eksploitasi sumber daya alam, seperti batubara, harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat. Pemerintah harus dapat memadukan kedua kepentingan ini," tegasnya. Seno juga mencatat bahwa Kaltim memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertambangan, tetapi hal itu harus diimbangi dengan perlindungan untuk masyarakat adat. "Kita memiliki potensi besar dalam pertambangan, namun kita juga harus melindungi masyarakat adat. Peraturan daerah yang ada harus mampu memberikan perlindungan yang memadai," tambahnya. Kedua bakal calon wakil gubernur ini sepakat bahwa penguatan kebudayaan harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kaltim. Mereka menekankan pentingnya keberadaan undang-undang dan peraturan daerah yang mendukung pelestarian budaya di wilayah tersebut. ANTARA