PALANGKARAYA –
**Borneonews - Palangka Raya**, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah berhasil menyelesaikan pemetaan 15.000 hektare bidang tanah secara lengkap yang ditargetkan pada pekan kedua bulan September 2024. Kepala BPN Kota Palangka Raya, Yono Cahyono, menyampaikan bahwa pada tahap pertama di tahun 2023, pihaknya telah menyelesaikan pemetaan seluas 2.000 hektare. Dengan pencapaian ini, total area yang berhasil dipetakan hingga saat ini mencapai 15.000 hektare untuk tahun 2024. Pemetaan ini merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (*PTSL*) yang terintegrasi, yang bertujuan untuk melaksanakan pemetaan menyeluruh di seluruh area Kota Palangka Raya, terutama di kawasan non-hutan, dengan target total pemetaan sekitar 60.000 hektare. Selain itu, pada bulan Agustus, terdapat tambahan verifikasi faktual yang mencakup 30.000 hektare serta optimasi sebanyak 11.000 hektare untuk program penyelesaian tanah di kawasan hutan. Yono menegaskan bahwa pemetaan yang komprehensif ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi BPN atau pemerintah daerah, tetapi juga sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dia menambahkan bahwa data pertanahan yang lengkap dapat berkontribusi dalam mengurangi sengketa tanah serta meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kestabilan dan kejelasan dalam pengelolaan tanah. Lebih lanjut, Yono menyatakan bahwa BPN juga sedang fokus pada peningkatan layanan publik serta peluncuran program sertifikat elektronik, yang resmi diluncurkan pada 8 Juli 2024. Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah dan diteruskan oleh kantor pertanahan lainnya di Kalimantan Tengah pada bulan Agustus. Dalam upaya meningkatkan citra dan layanan, Yono menekankan pentingnya pelayanan yang profesional dan terpercaya. Ia berharap dengan upaya ini, masyarakat dapat merasakan kemudahan saat berurusan dengan BPN, yang selama ini dikenal memiliki citra yang kurang baik di masyarakat terkait dengan proses pengurusan tanah yang dianggap rumit dan biaya yang tinggi. Yono juga mengajak masyarakat yang memiliki pertanyaan atau kebingungan terkait pengurusan tanah untuk datang langsung ke BPN dan berkonsultasi dengan petugas, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BPN. ANTARA