JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk tahun 2025. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis. Sekretaris Jenderal Kemlu RI, Cecep Herawan, menyatakan bahwa usulan anggaran tambahan tersebut diajukan mengingat kebutuhan anggaran yang mendesak. Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp4.081.077.964.000, dan alokasi ini direncanakan untuk berbagai program penting. Sebagian besar anggaran tambahan, yaitu sekitar Rp1,1 triliun, akan digunakan untuk mendukung kegiatan diplomasi serta kerja sama internasional. Selain itu, Kemlu RI berencana mengalokasikan Rp25,6 miliar untuk memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama multilateral. Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk beberapa keperluan lain, seperti penegakan kedaulatan serta penerapan hukum dan perjanjian internasional yang membutuhkan dana sebesar Rp14,8 miliar. Sementara itu, perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan pelayanan publik akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp15,8 miliar. Terdapat juga dukungan manajemen yang dijadwalkan menerima Rp2,8 triliun. Usulan tambahan anggaran ini diajukan setelah sebelumnya Sekjen Kemlu mengungkapkan bahwa pagu anggaran sebesar Rp9,89 triliun yang telah ditetapkan dirasa belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan surat bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas pada tanggal 19 Juli 2024, pagu anggaran Kemlu RI ditetapkan mencapai Rp9.896.588.491. Cecep menyampaikan bahwa nilai pagu yang diperoleh tersebut sama persis dengan pagu indikatif yang diusulkan sebelumnya untuk tahun 2025. Dalam usulan awal, Kemlu mencatat kebutuhan anggaran indikatif sebesar Rp20.050.178.450.000. Dengan pagu yang kini diterima Kemlu, rencananya alokasi anggaran tersebut akan dibagikan untuk berbagai program, meliputi dukungan manajemen sebesar Rp7,7 triliun, penegakan kedaulatan serta penerapan hukum dan perjanjian internasional sebesar Rp15 miliar, dan perlindungan WNI di luar negeri yang akan menerima anggaran sebesar Rp288 miliar. Program kerja sama multilateral yang penting bagi Indonesia diharapkan dapat didukung dengan anggaran sebesar Rp1 triliun, sedangkan untuk diplomasi dan kerja sama internasional akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp779 miliar. Menanggapi usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi I DPR berencana untuk menyerahkan permohonan ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengkonfirmasi kesepakatan tersebut dengan menyatakan bahwa semua anggota telah setuju dengan kesimpulan mengenai usulan tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun ini. ANTARA