SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini mendapatkan Anugerah Pandu Negeri 2024 dalam kategori umum sebagai Pemerintah Daerah yang menunjukkan Kinerja dan Tata Kelola yang Baik. Penghargaan bergengsi ini diinisiasi oleh Indonesian Institute of Public Governance (*IIPG*), sebuah organisasi nonpemerintah yang telah beroperasi sejak tahun 2017 dan memiliki fokus utama pada masalah tata kelola pemerintahan. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Menurutnya, penghargaan ini diberikan kepada berbagai pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menunjukkan prestasi dalam hal kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. Akmal menyampaikan apresiasinya kepada *IIPG* yang telah memberikan pengakuan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan di daerahnya, saat menghadiri acara penyerahan penghargaan di Hotel Arya Duta, Jakarta. Anugerah Pandu Negeri 2024 ini dinilai berdasarkan beberapa kriteria yang terkait dengan *governance* (tata kelola) dan kinerja. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain termasuk raihan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (*BPK RI*), upaya pencegahan korupsi melalui data dari Korsupgah, produk domestik regional bruto (*PDRB*), rasio pendapatan asli daerah (*PAD*) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (*APBD*), serta program inovasi yang dicetuskan daerah. Selain itu, tim juri juga mengevaluasi sejauh mana terobosan dalam reformasi tata kelola pemerintahan telah diimplementasikan di setiap daerah. Evaluasi mencakup transformasi sektor publik, reformasi birokrasi, serta tata kelola di bidang keuangan dan pemerintahan. Para juri yang terlibat adalah sosok-sosok yang memiliki reputasi baik dan integritas tinggi, termasuk mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, serta mantan Menteri Keuangan, Mardiasmo. Akmal Malik berharap agar kinerja yang telah dicapai dapat ditingkatkan di masa depan, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, Akmal sangat mendukung pendapat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, yang menyatakan bahwa penghargaan tidak seharusnya hanya dianggap sebagai hiasan semata. Lebih dari sekadar pengakuan atas tata kelola yang baik, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya birokrasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dia menekankan pentingnya pengurangan angka kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri, penanganan inflasi, serta penerapan digitalisasi dalam birokrasi pemerintah. Akmal menegaskan kembali bahwa kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik harus berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi, serta dalam pengendalian inflasi dan pengelolaan isu lingkungan. Ke depan, Akmal berencana untuk bekerja sama dengan *IIPG* guna memperjelas indikator-indikator kinerja berbasis perjanjian kinerja daerah, dengan harapan hal tersebut akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Penasehat *IIPG* yang juga merupakan mantan Wakil Presiden Indonesia, Prof. Budiono, menyampaikan ucapan selamat kepada semua penerima penghargaan. Menurutnya, para penerima penghargaan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencapai prestasi di bidang *governance* dan kinerja, sekaligus memberikan motivasi bagi yang lainnya. ANTARA